ROKAN HULU - Meski sudah menjadi kebutuhan, ternyata sejumlah desa di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, masih blankspot alis belum bisa mengakses internet. Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Rokan Hulu mencatat, ada sekitar 15 desa yang sampai saat ini belum bisa mengakses internet. 

15 desa blank spot di Rohul tersebut antara lain, Desa Ulak Patian dan Desa Rantau Benuang Sakti (RBS) di Kecamatan Kepenuhan. Desa Cipang Kanan, Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Tibawan, Desa Pemandang dan  Desa Tanjung Mendan di Kecamatan Rokan IV Koto.

Kemudian Desa Tinggkok di Kecamatan Tambusai. Desa Sei Salak, Desa Lubuk Bilang di Kecamatan Rambah Samo. Desa Serombo Indah dan Desa Sungai dua indah di Kecamatan Rambah Hilir. Desa Kepayang dan Desa Perdamaian Jaya di Kepenuhan Hulu dan Desa Sialang Jaya di Kecamatan Rambah.

Selain 15 Desa yang mengalami blank spot, Diskominfo Rohul juga mencatat terdapat 7 desa yang memerlukan penguatan akses sinyal. 

7 desa tersebut masing-masing Desa Pendalian di Kecamatan Pendalian, Desa Sei Kuning di Kecamatan Tandun, Desa Sangkir Indah di Kecamatan Pagran Tapah.

Kemudian Desa Mahato dan Rantau Kasau di Tambusai Utara. Desa Sontang di Kecamatan Bonai Darusalam, dan Desa Bangun Purba Timur Jaya di Kecamatan Bangun Purba. 

Beberapa Objek Wisata seperti Hapanasan, Danau Cipogas dan Aek Martua, saat ini juga belum tersentuh jaringan internet. Beberapa daerah yang mengelami keterisoliran tersebut umumnya daerah-daerah yang elektrifikasinya masih rendah atau belum masuknya listrik ke daerah tersebut.

Menurut Kepala Dinas Kominfo Rohul, Goorneng MSi, Rabu (13/3/2019) mengatakan, pihaknya terus berupaya menjamin seluruh desa di Rohul terbebas dari keterisoliran jaringan akses internet tersebut.

“Kita sudah surati dan memberikan data potensi pengguna desa tersebut kepada provider telekomunikasi untuk meyakinkan mereka dapat melayani daerah-daerah terisolir tersebut,” cakap Goorneng.

Ditambahkanya, Diskominfo Rohul hanya bersifat memfasilitasi dan menyampaikan data kepada provider tentang kondisi dan potensi. Pemerintah tidak bisa mengintervensi provider karena hal itu terkait  biaya investasi yang harus dikeluarkan provider.   

Diskominfo berharap provider dapat segera membangun infrastruktur guna mengatasi keterisoliran di daerah-daerah tersebut sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dan mengolah informasi sehingga meningkatkan ekonomi sekaligus daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni sangat dibutuhkan agar mampu membuka keterisolasian suatu daerah serta membuka peluang ekonomi bagi daerah tersebut. Infrastruktur telekomunikasi yang memadai akan mendukung kegiatan sektor riil terutama dalam menjamin kelancaran arus barang dan informasi,” tukas Goorneng.*