PEKANBARU - APBD Pemko Pekanbaru 2020 sudah terlihat jelas angkanya. Jika dibandingkan tahun lalu, ada penurunan sekitar Rp200 Miliar. Hal tersebut terlihat saat gelaran Rapat Paripurna penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2020 yang jumlahnya mencapai Rp 2,347 Triliun. 

Meski begitu, sempat terjadi interupsi oleh salah seorang anggota DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti. Menurutnya paripurna penandatangan nota kesepakatan, sejatinya harus dihadiri oleh Kepala Daerah dalam hal ini Wali Kota Pekanbaru.

Ida pun memberikan alasannya, MoU KUA PPAS yang ditandatangani tidak melalui prosedur yang ada di UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Yang mana, pada pasal 310 disebutkan Kepala Daerah menyusun KUA PPAS berdasarkan RKPD. Dan kata Ida, aturan tentang KUA PPAS juga dibunyikan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Jadi yang kita MoU kan pada hari ini kami tidak menerima dokumen lampiran dari KUA PPAS tersebut. Makanya hari ini mesti kepala daerah yang meneken. Tidak bisa diwakilkan. Kesepakatan ini harus disaksikan antara pimpinan DPRD dan Kepala Daerah,” ujarnya.

Disampaikannya lagi, apa yang disampaikannya itu untuk menghindari adanya kegiatan atau program baru yang masuk dalam KUA PPAS.

“Dan itu tidak dibenarkan dalam UU (program baru setelah disahkan-red), kecuali, pertama mendesak, kedua, dalam keadaan darurat,” tegasnya.

Dan interupsi itu pun dijawab oleh Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru, Sahril. Menurutnya, apa yang menjadi masukkan dari anggota dewan tersebut, sangat bagus dan itu demi kebaikan bersama.

“Tinggal kita perbaiki. Dan apa yang disampaikan saudara Ida masukan bagi kita,” tegas Sahril.

Sekda Kota Pekanbaru, M Noer juga menjelaskan ketidakhadiran Walikota Pekanbaru, dikatakannya karenakan adanya rapat kerja bersama Pemerintah Pusat dalam penanggulangan kabut asap di Riau.

“Pak Wali Kota lagi rapat sama presiden terkait penanganan Karhutla di beberapa daerah di Indonesia termasuk Riau Pekanbaru,” pungkasnya.*