JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah yang tak kunjung melakukan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga saat ini padahal sudah memasuki pertengahan tahun 2021.

Menurutnya APBD harus dibelanjakan sesegera mungkin untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Mengingat uang yang beredar di masyarakat merupakan hasil belanja sektor produktif dan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

“Belanja pemerintah ini karena merupakan belanja utama maka jangan ditahan, harus direalisasikan, dibelanjakan,” kata Tito dalam Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Tahun 2021 Gelombang II secara daring dari Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (14/6/2021).

Pada kesempatan itu, diungkapkannya Data per 11 Juni 2021, realisasi belanja APBD provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai 24,41 persen. Jika dirinci: realisasi APBD provinsi sebesar 26,85 persen dan realisasi APBD kabupaten/kota sebesar 23,22 persen.

Padahal menurutnya, idealnya pada pertengahan tahun realisasi belanja daerah sudah mencapai minimal 40 hingga 50 persen.

“Kita akan evaluasi terus, ini setiap minggu saya evaluasi, tolong belanjakan, buat eksekusi program, tapi program yang kalau bisa yang padat karya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Tito juga menyoroti kebiasaan para kepala daerah yang cenderung melakukan realisasi penyerapan APBD pada akhir tahun. Dia mengecam kebiasaan itu tidak boleh lagi dilakukan untuk membangkitkan ekonomi nasional secara bersama.

“Kalau itu dilakukan, skenario itu (belanja akhir tahun), maka tidak akan bisa membuat ekonomi kita menjadi pulih dan bangkit melesat,” tandasnya.*