PEKANBARU - Insiden kecelakaan kerja di lingkungan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada bulan Desember 2021 lalu menuai sorotan dari berbagai kalangan. Atas insiden tersebut PHR akhirnya menunjuk Feri Sri Wibowo sebagai Executive President PHR.
Pergantian tersebut diharapkan kejadian serupa tidak terulang. Dan pengawasan keselamatan kerja di PHR dapat meningkat dan dapat meminimalisir kecelakaan kerja dalam pengelolaan hasil minyak bumi di Provinsi Riau itu.
Alih-alih ingin lebih baik, namun faktanya, sejak Juli - November 2022 justeru terjadi 5 insiden kecelakaan kerja yang terjadi dilingkungan kerja PHR. Dimana insiden terbanyak terjadi pada bulan November 2022. 3 Insiden terjadi dalam kurun waktu 4 hari pada tanggal 17-20 November 2022. Demikian diungkapkan salah satu tokoh pemuda Riau dari Aliansi Masyarakat Peduli Riau (AMPR) Zulkardi, Selasa (22/11/2022).
Menurutnya, kehadiran Feri Sri Wibowo bukannya mengurangi insiden kecelakaan kerja di PHR. "Kecelakaan kerja justeru meningkat. Tentu bukan cuma kesalah Feri semata, tapi menurut kami, Direktur Utama PHR, Jeffe A Suardin juga punya andil dan tanggungjawab," ujarnya.
"Kita sangat menyesalkan terjadinya kembali beberapa insiden kecelakaan kerja dilingkungan PHR, dan tentu saja ini menjadi insiden buruk dan betapa bobroknya kinerja perusahaan BUMN itu di bawah kepemimpinan Direktur Utama Jeffe A Suardin," tambahnya.
Saat ini kata Dia, AMPR Provinsi Riau sendiri sedang menyusun Pulbaket terkait bobroknya kinerja Direktur Utama PHR Jeffe A Suardin dan Executive President PHR Feri Sri Wibowo. "Kita berharap, Pulbaket ini bisa menjadi acuan bagi Kementerian BUMN untuk mengevaluasi saudara Jeffe A Suardin dan Feri Sri Wibowo," tegasnya.
Atas insiden kecelakaan kerja tersebut, pihak PHR diduga tak memberi tahu kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau sehingga perbuatan tersebut secara jelas telah melanggar Peraturan Kementrian Ketenagakerjaan.
AMPR kata Dia, sangat mengutuk keras atas insiden tersebut. "Apalagi kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya beberapa pekerja PHR di lokasi Kerja Blok Rokan. Kami meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian BUMN Republik Indonesia untuk dapat segera mengevaluasi kinerja Direktur Utama PHR Jeffe A Suardin dan Executive President PHR Feri Sri Wibowo, jika perlu copot saja," tegasnya.
Selain itu, AMPR juga mendesak pihak Mabes Polri untuk membentuk tim khusus guna mengusut tuntas penyebab meninggalnya beberapa pekerja PHR secara beruntun tersebut. "Selain ke Presiden dan Kementetian BUMN, kami juga akan segera menyurati pak Kapolri," tandasnya.
Seharusnya kata Dia, dengan kesadaran hati nurani berkaitan dengan banyaknya pekerja PHR yang meninggal dunia, para petinggi PHR dengan legowo, mengakui ketidak sanggupan mengurus PHR dan segera mengundurkan diri. "Ketimbang malu dicopot atau dipecat, mending mundur saja," pintanya.
Bukan hanya soal insiden kecelakaan kerja dilingkungan PHR, Zulkardi juga menilai, pencapaian target PHR untuk memproduksi 180.000 Barel pertahun juga sulit tercapai, karena sudah banyaknya sumur di daerah Duri yang tidak dapat dikelola oleh PHR meski izin sudah diterbitkan beberapa waktu yang lalu.
Belum lagi permasalahan lainya seperti pemulihan limbah Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang berjumlah sekitar 10 juta meter kubik di Blok Rokan Riau. "Kita sangat menyesalkan limbah berbahaya peninggalan warisan PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) juga belum kelar sejak PT PHR menerima penugasan dari SKK Migas sejak 26 Juli 2021," ujarnya.
Padahal kata Zulkardi, jika merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jelas diperintahkan untuk limbah B3 harus segera dipulihkan tidak boleh lebih dari 30 hari kerja sejak ditemukan. "Lambatnya PT PHR melaksanakan penugasan dari SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) disebabkan lemahnya leadership Jaffee A. Suardin sebagai Direktur Utama PT PHR dalam mengendalikan fungsi supply chain, sebab fungsi operasi sangat tergantung kehandalan fungsi supply chain," pungkasnya.***