JAKARTA - Kementerian Perdagangan kembali menerbitkan izin impor beras sebanyak 500.000 ton hingga Juli 2018 mendatang. Sebelumnya, Kemendag juga sudah sempat menerbitkan izin impor sebanyak 500.000 ton beras.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, penambahan izin impor menyusul stok beras yang dimiliki oleh pemerintah sangatlah terbatas. Keputusan penambahan impor itu juga bahkan sudah disetujui saat rapat koordinasi tingkat atas di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
"Itu sudah diputuskan di Rakortas, kebutuhan sementara itu. Menambah lagi sampai bulan Juli. Kata rakortas pasokan kurang jadi harus ditambah. Harga juga masih di atas," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta.
Menurut Oke, terbatasnya stok dikarenakan serapan beras oleh Perum Bulog sangatlah kecil. Alasannya, karena saat ini Petani enggan untuk menjual berasnya ke Perum Bulog.
"Serapan Bulog kecil. Kenapa serapan Bulog kecil ? Karena petani menginginkan menjualnya tidak ke Bulog di batas GPP (Harga Pembelian Pemerintah)," ucapnya.
Padahal, Perum Bulog pun berusaha untuk menaikkan fleksibilitas harga hingga 20% namun hal tersebut tetap di tolak oleh para petani. Eh karena itu menurutnya, Impor merupakan salah satu langkah yang perlu diambil.
Karena jika fleksibilitas harga kembali dinaikkan oleh Bulog maka akan berdampak kepada Harga Eceran Tertinggi (HET). Sedangkan pemerintah ingin agar HET tetap berlaku dan tidak dinaikkan.
"Dengan HPP dikenakan 10% saja masih enggak bisa nyerap karena keluar. Dinaikkan jadi 20% juga enggak bisa nyerap karena harga gabah tinggi. Kalau sudah tinggi berarti rebutan. Kalau rebutan berarti yang diperebutkan kurang. Gampang logikanya," jelasnya.
Oleh karenanya lanjut Oke, impor bisa menjadi solusi awal untuk menjamin stok utamanya menjelang lebaran. Sehingga diharapkan tidak ada lonjakan harga yang begitu tinggi terhadap komoditas beras.
"Ini harganya masih di atas. Kan sudah dibilang dari awal," tegasnya.*