PEKANBARU - Perwakilan Dirjenbun Kementan RI Dwi Praptomo mengatakan, replanting sawit ditujukan untuk rakyat. Yang mana pemerintah pusat melalui BPPD Kelapa Sawit memberikan bantuan hibah dari pemerintah sebesar Rp 25 juta /kepala keluarga untuk 1 hektare.
Namun, kata dia lagi, yang dapat harus memenuhi persyaratan. Untuk itu dia berharap Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan serius dan bertanggung jawab agar replanting sawit sukses.
"Saya berharap dan mengajak semua pihak bekerja keras, mempersiapkan semua kebutuhan dan persyaratan replanting atau peremajaan sawit tersebut," ujarnya.
Kemudian, kepada para kepala daerah untuk dapat membantu Distanbun dalam verifikasi administrasi dan lapangan dari usulan masyarakat. Dia berharap semua usulan tersebut sudah diverifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Riau, Ferry Hc menjelaskan, bantuan ini difokuskan kepada masyarakat bukan perusahaan.
Dia berpendapat, tidak sulit untuk dapatkan bantuan itu, hanya saja nanti akan dilakukan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota.
"Tidak sulit mendapatkan program replanting ini, persyaratan diverifikasi pemerintah daerah dan pusat hanya juru bayar. Jadi, tidak sembarangan saja dana hibah ini. Pertanggungjawabannya juga jelas," ucap dia.
Untuk ketentuannya, diajukan perkelompok minimal 50 hektare oleh KUD. Meskipun tidak satu hamparan namun bisa berjalan namun tidak lebih 10 Kilo.
Dia menjelaskan, program replanting sawit tidak sekadar mengganti tanaman tua dengan tanaman muda, tapi menghadirkan inovasi yang bernilai ekonomis bagi petani dan pemerintah daerah.
Minimal, jelas dia, 25 orang satu kelompok. Untuk teknis di lapangan teman teman Dinas Perkebunan di Kabupaten/Kota yang akan melakukan sosialisasi.
Disebutkan, pihaknya terus berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan kontinuitas berbagai komoditas kelapa sawit kedepannya.*