JAKARTA - Hingga Februari 2018, total utang negara Rp 4.034,80 triliun. Angka tersebut tumbuh 13,46 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017. Meski sudah 'mengangsur', jumlah utang masih akan terus bertambah kedepannya.
Berdasarkan keterangan Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementrian Keuangan, Scenaider Siahaan penarikan utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dari pembiayaan APBN.
"Utang ada karena belanjanya ada. Pemerintah tidak akan berutang tiba-tiba tanpa ada kebutuhan. Utang ada karena penerimaan negara lebih kecil dibandingkan pendapatan. Seperti dalam APBN 2018 misalnya, dirancang belanja itu Rp 2.220,7 triliun sementara pendapatan Rp 1.894,7 triliun," jelas Scenaider di Jakarta, Selasa (3/4/2018).
Jika dilihat, tambahnya, ada ruang sekitar Rp 325,9 triliun. Akan tetapi, pemerintah berencana menarik utang Rp 399,2 triliun yang Rp 65,7 triliun di antaranya untuk investasi. Pembiayaan dari utang dilakukan untuk belanja yang tidak bisa ditunda seperti belanja pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
Penarikan utang juga dilakukan untuk mengembangkan pasar uang melalui penerbitan surat berharga negara (SBN)."Utang menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan bisa dipakai mengembangkan pasar uang. Menjadi alternatif investasi nagi masyarakat dan mengurangi biaya operasi moneter BI menggunakan SBN," tuturnya.