JAKARTA - Disela peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Rabu (2/5/2018), ditemukan data 200.000 kelas yang tersebar di Indonesia rusak dalam tataran sedang hingga parah. Data tersebut mengundang pertanyaan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kualitas penggunaan dana pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi kita perlu tahu di mana mereka dialokasikan dan bagaimana perbaikan sehingga ini bagian dari masyarakat untuk ikut memonitor," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, kemarin.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang, dana pendidikan sudah dianggarkan sebesar 20% dari APBN. Dalam APBN 2018, dana pendidikan dianggarkan sebesar Rp440 triliun, sebab Presiden Joko Widodo tengah fokus untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik melalui pendidikan dan kesehatan.
Dana tersebut selanjutnya disalurkan juga kepada setiap daerah, di mana Pemerintah Daerah (Pemda) juga harus mengalokasikan 20% untuk kepentingan pendidikan. Dengan hadirnya data yang kontradiktif dengan upaya pemerintah itu, maka Sri Mulyani menyebut akan kembali mengkaji alokasi penggunaan dana pendidikan.
"Tentunya kita perlu untuk melakukan review dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ristek Dikti dan dengan pemerintah daerah, karena fungsi pendidikan yang tadi disebutkan SD, SMP itu adalah di daerah sudah didelegasikan kepada pemerintah daerah, untuk SMA sekarang di provinsi," terangnya lagi.
Sri Mulyani juga mengimbau agar Kementerian terkait dan Pemda mulai menyusun peta penggunaan dana pendidikan. Sebab, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan 10 tahun sebelumnya di mana juga masih ditemukan fasilitas pendidikan rusak.
"Kita berharap dengan Kementerian dan pemerintah daerah terkait bisa dibuatkan semacam atau peta atau monitoring berapa sebenarnya anggaran keluar untuk perbaiki ruang kelas yang mana," pungkasnya.*