JAKARTA - Uni Eropa menggelontorkan dana sebesar Rp12,2 miliar atau 749.869 Euro yang diperuntukkan untuk proyek pendidikan inklusif di Tanah Air.
"Proyek tersebut akan meningkatkan standar kualitas pendidikan, menurunkan tingkat putus sekolah, serta meningkatkan akses bagi siswa perempuan dan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, di mana tidak boleh ada siswa yang tertinggal," ujar Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend, di Jakarta, Jumat (18/5/2018).
Proyek tersebut akan dilaksanakan Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA-ActionAid) yang berkolaborasi dengan mitranya, yaitu Perkumpulan Solidaritas untuk Demokrasi (Solud), Pengembangan Masyarakat Swandiri (Gemawan), dan Yayasan Bahtera (Santera), selama 42 bulan.
Dia mengatakan dana tersebut diharapkan dapat memacu pendidikan yang berkualitas di tiga daerah tertinggal, yakni Sumba Barat di Nusa Tenggara Timur (NTT), Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sambas di Kalimantan Barat (Kalbar).
"Kami targetkan dari ketiga wilayah itu, 150.000 anak usia sekolah dasar, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, dan anak di luar sekolah menerima manfaat proyek tersebut." Vincent menambahkan sejak 2010 lalu, Uni Eropa sudah mengucurkan dana sebesar 350 juta Euro atau Rp5,7 triliun untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Dari dana tersebut sebanyak 55.000 sekolah dan tujuh juta siswa di 108 daerah, telah mendapatkan manfaat langsung dari bantuan tersebut.
"Kami percaya pendidikan merupakan salah satu pengaruh yang paling besar dan nyata dalam kehidupan masyarakat," cetus dia.*