JAKARTA - Pembangunan Tol Pekanbaru - Dumai ternyata masih berhutang. Hal tersebut ditegaskan dengan surat utang yang diterbitkan PT Hutama Karya (HK), operator pembangunan. Agar terus berlanjut, pemerintah akan menjamin pembiayaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai tersebut.
"Saat ini Pemerintah dan PT Hutama Karya sedang melakukan proses konsultasi dalam rangka penerbitan surat jaminan atas ruas Pekanbaru-Dumai," kata Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Riko Amir di Jakarta, Selasa (11/7/2018).
Ia mengatakan, pemberian jaminan Pemerintah tersebut diharapkan dapat meningkatkan bankability alias akses pembiayaan dari perbankan untuk membiayai proyek jalan tol Trans Sumatera. Dengan adanya jaminan dari pemerintah, diharapkan para investor mendapat kepastian bahwa uang yang mereka tanamkan bisa kembali.
"Khususnya dalam rangka meningkatkan creditworthiness (kemampuan perusahaan membayar utang) atas pinjaman dan penerbitan obligasi PT Hutama Karya sekaIigus memberikan kepastian kepada calon investor," tegas dia.
Dengan adanya jaminan ini, maka pemerintah akan menanggung pengembalian pinjamannya bila PT HK mengalami gagal bayar pengembalian utang.
"Kalau HK tak dapat penuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga, pemerintah yang bayarkan," sebutnya.
Ruas tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,4 km yang digarap HK merupakan bagian dari ruas tol Trans Sumatera. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun tol Pekanbaru-Dumai mencapai Rp 16 triliun serta terbagi menjadi enam seksi.
Seksi 1 dari Pekanbaru ke Minas sepanjang 9,5 km, dilanjutkan dari Minas ke Petapahan/Kandis Selatan sepanjang 24 km, kemudian dari Petapahan terus ke Kandis Utara sepanjang 17 km.
Adapun seksi 4 dari Kandis hingga Duri Selatan sepanjang 26 km, dilanjutkan dengan Seksi V dari Duri Selatan ke Duri Utara sepanjang 28 km, hingga terakhir di Seksi VI dari Duri Utara ke Dumai sepanjang 25 km.*