JAKARTA - Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah, memastikan warga yang belum menerima E-KTP tetap bisa memenuhi hak pilihnya pada Pemilu serentak 2019.
"Nanti saat coblosan tinggal datang bawa ktp (lama-red) saja. Sesuai putusan MK," ujar Zudan kepada IDNJurnal.com pada Rabu (28/11/2018). "Di satu jam terakhir," Ia menambahkan.
Pernyataan Zudan, sebagai respon atas keterlambatan penerbitan E-KTP dan KK (Kartu Keluarga) warga yang berpindah domisili dari DKI Jakarta ke Tangerang Selatan. Warga tersebut, terdaftar sebagai pemilih di DKI Jakarta meski sudah mengurus kepindahannya ke Tangsel sejak Oktober 2018.
Karena ketidaktahuan, pihak warga tersebut khawatir kehilangan hak pilihnya pada Pemilu 2019, April mendatang. Pasalnya, sesuai dengan pasal 4 ayat 4 Peraturan KPU (PKPU) nomor 11 tahun 2018, "Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya,".
Tampaknya, masih ada Dinas Dukcapil yang terkendala dalam mengimplementasikan Surat Edaran (SE) Dirjen Dukcapil terkait pengurusan pindah-datang warga. Dalam SE bernomor 471.12/18749/Dukcapil itu, pengurusan pindah-datang sedianya menjadi lebih mudah dan cepat.
Selain Tangsel, Dinas Dukcapil DKI Jakarta juga sempat menjadi sorortan terkait penerbitan E-KTP warga. Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Dhany Sukma, mengaku jatah blangko E-KTP untuk DKI tak seimbang dengan permintaan warga.
Bersahut, Zudan Arif selaku Dirjen Dukcapil, memastikan bahwa stok blangko E-KTP di pusat masih tersedia dan setiap Dinas di daerah bisa meminta tambahan pasokan blangko E-KTP jika memang kekurangan.
"Blangko tidak kosong ya, jadi silakan daerah yang blangkonya habis untuk ambil di pusat,” tutur Zudan dalan berita berjudul "Dirjen Dukcapil Heran Warga Masih Kesulitan Buat e-KTP di Jakarta" yang dipublikasikan Kompas.com pada Sabtu (24/11/2018).