GAZA - Otoritas Palestina merilis kebijakan baru membayarkan gaji PNS mereka secara cicil sebanyak dua kali dalam satu bulan. Kebijakan ini diumumkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebagai paket tindakan darurat atas krisis ekonomi yang beberapa tahun terakhir melanda Palestina.
Menteri Keuangan Palestina Shukri Bishara mengatakan pemerintah terpaksa menempuh kebijakan ini sebagai upaya berhemat. Krisis ekonomi Palestina disebut telah membuat defisit anggaran mencapai US$190 juta per bulan. Jumlah defisit ini nyaris separuh dari pendapatan normal Palestina yang berasal dari pajak dan bantuan asing.
Ironisnya, kebijakan ini ditempuh hingga waktu yang tidak ditentukan. Kekhawatirannya, kebijakan penghematan ini akan mempengaruhi stabilitas ekonomi di kawasan Tepi Barat.
"Jika situasi ekonomi tetap sulit dan pemerintah tidak dapat membayar gaji dan memberi layanan, hal itu akan mengakibatkan ledakan (bertambah parah)," ujarnya, dilansir AFP, Kemarin.
Sumber AFP lainnya mengatakan kebijakan cicilan pembayaran gaji pegawai negeri mau tak mau dilakukan karena Palestina kekurangan uang tunai. Hal ini tak lepas dari krisis ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir sejak perseteruan dengan Israel dimulai.
Sejak perseteruan itu, terjadi banyak konflik yang menghambat perekonomian Palestina. Bahkan, Israel memotong setoran pajak atas pembayaran keluarga tahanan di penjara Israel yang diberikan kepada Pemerintah Palestina sekitar US$10 juta per bulan.
"Tapi (krisis ekonomi) kali ini berbeda karena datang sebagai hasil kumulatif dari keputusan politik yang diambil oleh Amerika Serikat," imbuh sumber tersebut.
Dalam hubungan politik dengan AS, Presiden Abbas memutuskan hubungannya dengan Presiden AS Donald Trump karena mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang baru sejak Desember 2017.
Hal itu membuat AS memangkas aliran dana bantuan ke Palestina sekitar US$500 juta pada tahun lalu. Namun, keputusan itu rupanya tak mengubah pandangan politik Abbas. Sebab, ia pernah mengatakan akan menolak semua bantuan AS pada Januari lalu.
Nasser Abdel Karim, profesor ekonomi berbasis Ramallah melihat krisis ekonomi di Palestina bisa bertambah parah bila pemilihan umum di Israel pada bulan depan memenangkan partai sayap kanan yang mendapatkan dukungan kuat dari AS.
Sebab, pemerintahan sayap kanan ke depan diperkirakan semakin menekan Palestina. Bahkan, Pemerintahan Israel saat ini pun terus menekan Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan menahan pendapatan yang seharusnya disetor ke Palestina sebesar US$138 juta pada tahun lalu.
Padahal, Israel mengumpulkan sekitar US$190 juta per bulan dari pungutan bea cukai yang dikenakan atas barang-barang yang dikirim ke pasar Palestina melalui pelabuhan transit Israel.*