JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) telah secara resmi menanggalkan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan pun mengganti nama dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS).
Holding BUMN Migas resmi berdiri sejak 11 April 2018 lalu. Dalam menyelesaikan proses pendirian Holding BUMN Migas ke depannya, telah disusun roadmap yang jelas dengan "milestones" penting dalam jangka pendek dan jangka menengah dalam mengintegrasikan Sub Holding Gas. "Dan hingga saat ini, telah dicapai beberapa milestone siginifikan.
PGN yang kini berstatus sebagai subholding gas pun telah mengakuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) optimistis akan mampu menjaga kinerja positif pada masa mendatang. Menurut Rachmat, hal ini sejalan dengan upaya mendukung visi-misi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional. PGN optimistis kinerja perusahaan akan semakin membaik dengan tetap mengembangkan infrastruktur gas bumi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat.
Pada kuartal I perseroan membukukan pendapatan sebesar US$860,5 juta Pendapatan emiten berkode PGAS ini terutama diperoleh dari hasil penjualan gas sebesar US$661,5 juta dan penjualan minyak dan gas sebesar US$92,8 juta.
Sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, PGN memperoleh laba operasi interim konsolidasian sebesar US$162,5 juta dan laba bersih sebesar US$65 juta atau setara Rp920,2 miliar dengan EBITDA sebesar US$263 juta.
"Pencapaian ini diperoleh lantaran perseroan melakukan berbagai upaya optimalisasi sehingga mampu mencetak laba di tengah kondisi perekonomian saat ini," kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama.
Selama periode Januari-Maret 2019, PGN menyalurkan gas bumi sebesar 2.904 BBTUD. Rinciannya, sepanjang kuartal I 2019 volume gas niaga sebesar 919 BBTUD dan volume transportasi gas bumi sebesar 1.985 BBTUD.*