JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan akan memindahkan ibu kota negara ke sebagian kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Secara fisik, pemindahan ibu kota ini akan dimulai pada tahun 2024, dan prosesnya mulai tahun depan atau 2020.
Beberapa nama dari mulai pengusaha dikabarkan memiliki lahan di ibu kota baru. Mengingat, lahan di Kalimantan Timur memang sudah banyak dimiliki dan dimanfaatkan para pengusaha dalam bentuk konsesi atau hak guna usaha, mulai dari perkebunan, kehutanan, hingga pertambangan.
Pelaksana tugas Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, Sonny Wijaya mengatakan, lahan milik negara untuk lokasi pemindahan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikelola oleh tujuh perusahaan swasta.
Pemanfaatan lahan milik negara di wilayah Penajam Paser Utara terluas dikelola PT ITCI Hutani Manunggal dengan 41.219,97 hektare, dan 36.251,46 hektare lahan negara dikelola PT ITCI Kartika Utama.
Kemudian lahan milik negara seluas 32.439,39 hektare dikelola PT Balikpapan Wana Lestari, 19.109,04 hektare dikelola PT Belantara Subur dan 14.800,18 hektare dikelola PT Fajar Surya Swadaya. "10.457,28 hektare lahan negara dikelola PT Inhutani dan PT Greaty Sukses Abadi mengelola 10.698,16 hektare," jelas Sonny Wijaya.
Lahan milik negara yang dikelola tujuh perusahaan tersebut, bisa kapan saja diambil oleh negara apabila negara membutuhkan untuk pengembangan pembangunan. Berikut sederet nama pengusaha yang dikabarkan memiliki lahan di ibu kota baru.
Prabowo Subianto
Mantan Menteri Badan Usaha Milik negara (BUMN) Dahlan Iskan pernah menyinggung nama Prabowo Subianto sebagai salah satu pemilik tanah di kawasan ibu kota baru.
"Sebut saja nama ITCI. Di tahun 1970-an. Semua orang Kaltim tahu. Dekade itu saya hidup di Kaltim. Menjadi aktivis mahasiswa di sana. Juga memulai karir wartawan dari sana. Tentu sudah tidak ada lagi hutan itu di sana. Juga tidak ada lagi ITCI. Pemilik perusahaan itu sudah bukan orang Amerika lagi. Sudah berganti orang Indonesia. Namanya Prabowo Subianto," kata Dahlan dalam laman pribadinya disway.id.
Meski demikian, beberapa orang membantah tentang kepemilikan lahan ini. Seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan memastikan tidak ada lahan milik Prabowo Subianto di lokasi ibu kota baru, baik di Kabupaten Penajam Paser Utara maupun Kutai Kertanegara.
Menurut dia, lokasi lahan milik Ketua Umum Partai Gerindra tersebut berada jauh dari ibu kota baru. Semua lahan yang akan digunakan untuk lokasi pemindahan ibu kota baru telah dinilai secara matang oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
"Enggak ada, jauh dari situ. Presiden itu kan selalu berangkat dengan studi. Studinya sudah dilakukan secara komprehensif oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Ya kita tunggu saja, Presiden kan tinggal memerintahkan, coba ini distudi, layak atau enggak. Kalau iya bagaimana, legalnya gimana, pendanaan dari mana dan seterusnya," ujar Luhut
Selain itu, Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah bahwa Prabowo memiliki lahan di daerah Kalimantan Timur, yang akan menjadi ibu kota baru.
Dahnil menjelaskan di daerah yang menjadi tempat ibu kota baru itu, yang ada adalah lahan Arsari Group milik Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Karena itu, Dahnil menegaskan Prabowo tidak memiliki sangkut paut dengan lahan yang dimiliki Arsari Group karena perusahaan tersebut merupakan miliki Hashim yang merupakan adik Prabowo.
Hashim Djojohadikusumo
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, memang ada lahan milik adik Prabowo, Hasjim Djojohadikusumo di kawasan yang disebut Presiden Joko Widodo akan jadi ibu kota yakni Penajam Paser Utara. Namun, ia tidak tahu persis di mana persisnya lahan tersebut berada.
"Saya pikir kita tidak perlu berpolemik tentang itu. Bicara apapun Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada publik kepada kita semua kepada seluruh rakyat Indonesia manakala diperlukan untuk kepentingan negara beliau akan siap untuk memberikan apapun yang beliau miliki itu yang selama ini," ungkapnya.
Meski demikian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, memastikan bahwa tidak ada nama adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo dalam kepemilikan lahan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Sebab, yang ada di lokasi tersebut hanyalah Hutan Tanaman Industri (HTI).
"Sepanjang saya tahu tak ada nama tersebut di dalam kepemilikan tanah, bahwa ada HTI yang kena, tapi bukan miliknya, jadi jangan berpikir dengan pemindahan orang itu dapat keuntungan, tidak ada," kata Sofyan di Kantornya, Jakarta, Selasa (27/8).
Menteri Sofyan menyampaikan data detail kepemilikan lahan baru akan terlihat usai pemerintah melakukan proses Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Namun, dia memastikan, sebagian besar lahan tersebut dimiliki oleh negara.
Sukanto Tanoto
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut, lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur akan menempati lahan yang sebagian besar menjadi milik seorang miliuner pendiri kelompok perusahaan manufaktur Royal Golden Eagle (RGE), Sukanto Tanoto. Lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang kepemilikannya bisa diambil oleh pemerintah.
"Saya baru dikasih tahu resmi bahwa tanah itu sebagian besar tanah HTI miliknya Sukanto Tanoto, HTI yang setiap saat bisa diambil oleh pemerintah," kata Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Mohamad Suleman Hidayat di Jakarta, Rabu (18/9).
Dari informasi yang didapatkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro membenarkan adanya penguasaan lahan Sukanto Tanoto di ibu kota baru, Kalimantan Timur. Penguasaan lahan ibu kota baru itu melalui PT ITCI di mana Tanoto merupakan pemegang sahamnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menanggapi isu lokasi ibu kota baru yang disebut sebagian besar menempati lahan milik seorang miliuner pendiri kelompok perusahaan manufaktur Royal Golden Eagle (RGE), Sukanto Tanoto. Menurutnya, tidak penting bagi negara terkait kepemilikan tanah tersebut.
"Punya siapa tidak penting, pokoknya siapa pun, menurut ketentuan yang ada, pemerintah dalam hal ini menteri kehutanan bisa menata batas kembali. Kalau tadi ini di sini, kemudian dipotong, itu boleh. Tadi rapat kami di Bappenas begitu," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (19/8).
Sofyan mengatakan, kawasan ibu kota saat ini merupakan lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang kepemilikannya bisa diambil oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan bisa mengoreksi konsesi.*