JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) memaparkan progres pembangunan jaringan gas (jargas) di seluruh tanah air. Paparan itu disampaikan Direktur Utama PGN Suko Hartono dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Menurut Suko, PGN sebagai subholding gas, sepanjang periode 2009-2019 sudah membangun 537.936 sambungan rumah tangga (SR). Suko mengatakan, jika penduduk Indonesia sekitar 260 juta satu rumah dihuni 4 orang, PGN berasumsi rasio sambungan masih 0,9% atau kurang lebih 1% saja yang menikmati fasilitas itu.
Ia menjelaskan, SR itu tersebar di 17 provinsi dari 34 provinsi, lalu 60 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota atau 10%-11%. Panjang jaringan infastruktur yang terbangun adalah 3.838 km, terbentang dari Aceh sampai Papua.
"Progres pembangunan tahun 2020 meliputi 23 kabupaten/kota sebanyak 127.864 SR. Dari rencana 316.000 SR karena memang ada pengalihan anggaran dari jargas ke penanggulangan pandemi," ujar Suko.
Berikut adalah perinciannya jargas yang dibangun 2020:
Jargas Aceh Tamiang, Langsa, Deli Serdang 16.709 SR
Jargas Palembang, Ogan Ilir 13.358 SR
Jargas Ogan Komering Ulu, Muara Enim 13.044 SR
Jargas Masirawas, Musi Banyuasin 12.189 SR
Jargas Dumai, Pekan Baru 9,981 SR
Jargas Serang, Bandar Lampung 13.144 SR
Jargas Semarang, Blora 10.725 SR
Jargas Balikpapan, Penajam Paser Utara, Tarakan 16.809 SR
Jargas Jambi, Muaro Jambi, Sarolangun 12.932 SR.
Lebih lanjut ia mengatakan roadmap pembangunan Jargas sesuai dengan RPJMN tahun 2020 direncanakan 316.000 SR dengan biaya Rp 3,5 triliun. Sejauh ini realisasi 127.864 SR dibiayai APBN dengan biaya Rp 1,4 triliun.
"Rencana PGN 50 ribu sampai saat ini belum bisa kami laksanakan karena berbagai hal khususnya penurunan demand dan juga tugas lain sebagaimana tertuang dalam kepmen 89 dan 91," ujar Suko.
?Untuk tahun depan, PGN berencana membangun 734.000 SR dengan nilai Rp 8,1 triliun. Tahun 2022 dimungkinkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sehingga targetnya menjadi 840.000 SR dengan belanja modal (capex) Rp 9,2 triliun baik mandiri maupun KPBU.
Lalu tahun 2023 sebanyak 800.000 SR dengan capex Rp 8,8 triliun dan tahun 2024 sebanyak 800.000 SR dengan capex Rp 8,8 triliun. Sehingga total sampai tahun 2024 akan ada 4 juta SR.
"Jargas manfaatnya adalah sampai 2024 penurunan impor US$ 17,2 juta per tahun, penghematan belanja masyarakat dari selisih antara mereka beli LPG dengan jaringan rumah tangga Rp 0,3 triliun per tahun dan penghematan subsisi LPG Rp 3,3 triliun per tahun," kata Suko.