JAKARTA - Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp2,4 juta untuk guru honorer di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) tinggal menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan.
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) M Zain mengatakan saat ini data 745.415 guru honorer di Kemenag yang diajukan sebagai calon penerima BLT sebesar Rp2,4 juta telah divalidasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Saat ini, hasil validasi BPJS sedang diajukan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan bantuan subsidi gaji," ujar M Zain kepada pewarta, Selasa (03/11/2020).
Menurut Zain, bersamaan dengan pengajuan hasil validasi BPJS ke Kemenkeu, pihak Inspektorat Jendral Kemenag selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) juga melakukan review sebagai bagian dari pengawasan internal.
Ia berharap pencairan dapat segera berlangsung lantaran para tenaga pendidik di lingkungan Kemenag yang terdampak covid-19 sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. "Mungkin pekan ini terlalu cepat, barangkali mulai pekan depan pencairannya," ucap Zain.
Berikut rekap hasil validasi BPJS:
1. Guru Raudlatul Athfal (RA) /Madrasah (543.928)
2. Guru Pendidikan Agama Islam (93.480)
3. Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau PTKI (17.476)
4. Ustadz Pendidikan Diniyah Formal atau PDF/ Satuan Pendidikan Muadalah atau SPM (2.111)
5. Dosen Ma'had Aly (532)
6. Tenaga Kependidikan RA/Madrasah (73.714)
7. Tenaga Kependidikan PTKI (7.444)
8. Guru Pendidikan Keagamaan Kristen (2.134)
9. Guru Pendidikan Keagamaan Katolik (2.005)
10. Guru Pendidikan Keagamaan Hindu (1.618)
11. Guru Pendidikan Keagamaan Buddha (832)
12. Guru Pendidikan Keagamaan Khonghucu (141)
Pemerintah memperluas progtam Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp2,4 juta atau program subsidi upah dari yang awalnya diberikan ke pekerja bergaji di bawah Rp5 juta ke guru honorer di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).
Rencananya, ada 1,63 juta guru honorer Kemendikbud dan 749,5 ribu guru honorer Kemenag yang disasar sebagai penerima bantuan.
Ia menambahkan perluasan tersebut tak akan menambah beban anggaran negara. Pasalnya, alokasi awal BLT program subsidi gaji sebesar Rp37,87 triliun diprediksi hanya akan terealisasi sebesar Rp31,2 triliun.
Artinya, masih ada anggaran sebesar Rp6,67 triliun yang bisa digunakan untuk perluasan program.*