JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp15,1 triliun untuk kembali membangkitkan sektor pariwisata di 2021. Oleh karenanya pemerintah daerah (Pemda) diminta aktif dalam peningkatan pariwisatanya masing-masing.
Alokasi dana tersebut rencananya akan menyentuh berbagai macam sektor mulai dari transportasi, industri tekstil, industri alat angkut, industri kerajinan, perdagangan, hotel, dan restoran yang bersinggungan dengan pariwisata seluruhnya tidak berjalan selama pandemi Covid-19.
Serta persiapan sarana, untuk pelaksanaan event internasional kelas dunia yang bisa membawa kedatangan turis mancanegara, untuk berwisata di Indonesia. Seperti sport tourism kejuaraan Moto Gp, piala dunia U-21. Dan kegiatan wellness tourism atau yang dikenal dengan wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan, yang saat ini menjadi wisata primadona turis di masa pandemi.
Hal itu dinyatakan, anggota MPR fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi. Ditegaskannya, sekalipun kebijakan alokasi anggaran senilai Rp 15,1 triliun oleh Kemenkeu itu tidak pernah melalui pembahasan di Komisi X DPR.
"Meskipun kebijakan ini tidak pernah dibahas di Komisi X DPR, namun kita mendukung agar sektor pariwisata di Indonesia kembali pulih. Harapannya melalui dukungan anggaran senilai Rp 15,1 triliun itu. Nantinya bisa menciptakan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, melalui event-event yang diselenggarakan," kata Dede Yusuf, Senin (30/11/2020) pada diskusi MPR.
Sebagai respon atas kebijakan itu, Dede Yusuf meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bersikap aktif dalam peningkatan pariwisata di daerahnya masing-masing, baik dari segi infrastruktur hingga peningkatan kualitas pelaku usaha pariwisatanya sendiri.
"Pemda harus aktif merespon kebijakan ini, melalui peningkatan pariwisatanya masing-masing. Mulai dari pembangunan fasilitas kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan. Sebagai daya tarik dan jaminan dari pariwisata aman. Hingga kepada peningkatan sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif harus terus dilakukan, karena pariwisata dan ekonomi kreatif harus bersinergi," jelasnya.
Hal yang sama juga disampaikan anggota MPR Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian. Menurutnya alokasi anggaran senilai Rp 15,1 triliun itu, juga menjadi bahagian dari penyelesaian pembangunan atas proyek infrastruktur pariwisata, yang bersifat multiyears antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Serta turut digunakan untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah, atas pelaksanaan event-event kelas dunia yang menjadi ajang promosi pariwisata.
"Ya tentu atas kebijakan itu, harapannya Pemda bisa andil dalam peningkatan pariwisata di daerahnya masing-masing. Melalui penyelesaian pembangunan infrastruktur pariwisatanya. Selain itu nantinya anggaran itu juga akan digunakan untuk promosi pariwisata dengan menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan ivent-ivent kelas dunia," tukasnya.*