JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan dari 21,158 juta data ganda penerima bantuan sosial (Bansos) yang dinonaktifkannya, ada beberapa di antaranya dalam satu kali penyaluran paket bantuan, satu orang data penerima bisa menerima 9 hingga 39 paket Bansos.
"Yang double kita tunjukkan doublenya, jadi mana dia nomer berapa nerima berapa kali, kemudian kita ambil dia tetep dapet, tapi yang sesuai aturan kita ambil, tetap kita ambil, dia enggak kita hapus, tapi yang sisanya yang dia sampai dapat ada 9 kali, ada yang 39 kali, pada satu kali penyaluran dari Pemerintah. Nah itu kan harus dihapus gitu kan, karena kalau enggak ya siapapun bisa saya juga main-main dengan data itu," ujar Tri Rismaharini kepada wartawan usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Senin (17/5/2021) di Jakarta.
Dikatakannya, dalam hal proses penonaktifan data ganda penerima Bansos itu Kementerian Sosial (Kemensos) selalu melibatkan stakeholder terkait, dalam dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelibatan beberapa lembaga negara itu untuk menyelesaikan persoalan adanya data ganda, termasuk temuan 21 juta data ganda yang telah dilaporkan ke KPK. Diungkapkannya persoalan data ini telah ditemukan sejak 2015. Ia mulai konsen pada masalah data. Dengan begitu, tegas Risma, bukan hanya satu tahun terakhir saja persoalan data ini.
"Disitu semua ada temuannya. Jadi ditemukan oleh BPK, BPKP, KPK," lanjut Rismaharini.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 21,158 juta penerima Bansos dari Kemensos ternyata adalah data ganda. Akibatnya Mensos Tri Rismaharini terpaksa menonaktifkan data-data ganda tersebut, sehingga ditetapkan total penerima bansos terdampak Covid-19 saat ini di seluruh Indonesia hanya sebanyak 30.564.286 keluarga saja.
Adapun total penerima tersebut terbagi dalam program bansos yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 13.228.513 keluarga, Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 8.907.446 keluarga, dan Bansos Tunai (BST) 8.428.327 keluarga.
Hal itu disampaikan Risma, saat melakukan kunjungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan progres pemutakhiran data penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos).
"Sesuai janji saya, April, kami bisa menyelesaikan perbaikan datanya dan hasilnya adalah kemarin sudah saya sampaikan 21,156 juta atau 21,158 juta data (penerima bansos, red) itu ganda dan sudah kami tidurkan," kata Risma dalam konferensi yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (30/4/2021).
Risma mengatakan, pemutakhiran data penerima bantuan sosial memang penting sebab masuk ke dalam Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK) KPK.
"Sehingga concern kami untuk segera memperbaiki data karena (hal ini, red) menyangkut pada keakuratan terutama pendistribusian bansos," tegasnya.*