JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa dari 8,1 juta tenaga kerja di bidang kontruksi, hanya sekitar 700 ribu yang tersertifikasi.
"Tenaga kerja di Indonesia kurang lebih 8,1 juta tenaga kerja konstruksi, tapi yang memiliki sertifikat kurang lebih hanya 700 ribu," ungkap Direktur Jenderal Bina Konstruksi KemenPUPR Syarif Burhanuddin, kemarin.
Syarif kemudian mengatakan 70 persen dari 8,1 juta tenaga kerja sektor konstruksi itu bertaraf pendidikan di bawah SMA dan hanya 30 persen tenaga kerja konstruksi yang berlatar pendidikan di atas SMA.
Terkait kondisi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, Syarif mengatakan ada sekitar 9 juta TKI di luar negeri dan banyak yang kemampuannya rendah.
"Tenaga pembantu yang dikirim ke luar negeri itu 32 persen. Ini luar biasa. Memang ada tenaga khusus kira-kira 18 persen. Jadi kurang lebih 1,6 juta," ujarnya.
Pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan pemerintahan Joko Widodo ikut mempengaruhi mobilitas TKI di luar negeri.
Syarif menceritakan sempat bertemu pihak pemerintah Malaysia membicarakan tenaga kerja asal Indonesia. Malaysia merupakan salah satu negara yang banyak menampung tenaga kerja Indonesia.
Berdasarkan penuturan orang pemerintah Malaysia itu, banyak tenaga kerja asal Indonesia yang pulang kampung saat pembangunan infrastruktur di dalam negeri digenjot beberapa tahun ke belakang.
Kondisi tersebut, kata Syarif, membuat Malaysia kekurangan tenaga kerja asal Indonesia yang terampil di sektor konstruksi.
"Harusnya penilaian terhadap tenaga kerja kita di luar megeri itu tenaga terampil. Jangan yang tidak terampil dipilih keluar, karena pasti akan memberikan penilaian terhadap bangsa Indonesia sendiri," ucap Syarif.*