JAKARTA - Pilkada serentak akan digelar pada Rabu (27/6/2018) lusa. Pada hari itu pemilihan dilakukan di 171 tingkat pemilihan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan pilkada sebagai proses politik yang penting dan strategis dalam menentukan kepemimpinan di provinsi dan kabupaten/kota. Pilkada juga jadi penentu kemajuan dan kemakmuran masyarakat di daerah.
"Oleh karena itu, semua pihak hendaknya berperan serta menyukseskan pilkada sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing secara konsisten dan bertanggung jawab," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti lewat keterangan tertulis yang diterima, Senin (25/6/2018).
Muhammadiyah juga meminta penyelenggara pilkada (KPUD dan Bawaslu) untuk bekerja secara profesional dan transparan. Sehingga pilkada dapat berjalan secara demokratis, aman, tertib, dan lancar.
Muhammadiyah juga berharap pemerintah dan aparatur negara untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pilkada dengan tanggung jawab tinggi serta sesuai tugas dan kewenangan. Muhammadiyah meminta pemerintah dan aparatur menjaga netralitas.
"Pemerintah dan aparatur negara hendaknya benar-benar menjaga netralitas, integritas, dan kredibilitas serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok dengan tidak menggunakan dan menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan baik secara langsung ataupun tidak langsung," ucap Abdul Mu'ti.
Terhadap kandidat yang berkontestasi, Muhammadiyah meminta agar sportivitas terus dijunjung. Hingga kemudian tak ada aturan yang dilanggar seperti politik uang, kecurangan, kekerasan hingga kampanye hitam.
Muhammadiyah meminta tak ada pernyataan mengandung unsur kebencian dan bernuansa SARA. Sebab hal itu berpotensi memecah belah masyarakat.
"Para kandidat hendaknya bersaing secara sehat, sportif, berjiwa ksatria, dan mematuhi semua peraturan dengan menjauhi praktik politik uang, keculasan, kecurangan, kekerasan, kampanye hitam serta pernyataan-pernyataan yang mengandung unsur kebencian dan bernuansa SARA. Para kandidat dan tim kampanye hendaknya tidak melakukan politisasi agama yang mereduksi nilai-nilai luhur agama dan berpotensi memecah belah masyarakat, umat, dan bangsa," ungkap Abdul Mu'ti.
Kepada masyarakat dan kepada warganya, Muhammadiyah meminta keputusan memilih didasarkan pada pertimbangan kompetensi kandidat, visioner, berakhlak mulia, komitmen antikorupsi, hingga berdedikasi tinggi pada rakyat. Terakhir, Muhammadiyah mengimbau masyarakat untuk memberikan suara secara bertanggung jawab serta menghormati perbedaan pilihan.
"Masyarakat hendaknya saling menghormati perbedaan pilihan, menjaga ketertiban, dan memelihara persatuan bangsa. Masyarakat, para kandidat, dan pendukung hendaknya menerima hasil-hasil Pilkada secara ksatria; yang menang tidak jumawa dan merayakan kemenangan secara berlebihan dan yang kalah dapat legawa menerima kekalahan," imbau dia.*