PEKANBARU - Menjadi seorang pemain sepakbola tentu tidak lepas dari kemakmuran. Bagaimana tidak, pemain sekelas liga di Malaysia saja bisa memiliki gaji ratusan juta tiap musimnya. Namun tidak untuk pemain sepakbola di tanah air seperti yang menimpa para pemain klub Sriwijaya FC yang akhirnya membuat beberapa pemain berlabel bintang hengkang. Ha yang sama juga dialami pemain klub sepakbola kebanggan Riau, PSPS Riau yang diketahui menunggak gaji hingga empat bulan.
Selain itu, kondisi manajemen yang dinilai jauh dari baik juga memperuncing persoalan tim yang mengusuang mimpi besar kembali ke kasta tertinggi sepakbola Indonesia ini. Kondisi ini yang membuat ratusan sporter tim yang berjuluk laskar bertuah ini murka. Bututnya, aksi unjuk rasa dilakukan ratusan orang menuntut perbaikan dalam segala aspek di tim PSPS Riau.
"Tim ini marwah persepakbolaan Indonesia untuk Riau. Kami tidak mau PSPS Riau hilang dari liga seperti klub sepakbola lainnya. Kami berharap untuk kemajuan PSPS, benahi manajemen," kata Koordinator Umum massa aksi PSPS Riau Curva More 1995 Pekanbaru, Dolly.
Selain itu, Dolly juga meminta ke depan untuk perbaikan PSPS ke depan adanya keperdulian Pemerintah Provinsi termasuk perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Riau. Menurutnya, jika tidak perusahaan yang mau perduli atas kelangsungan PSPS, sebaiknya angkat kaki saja.
"Kami tidak bicara soal penyakit apa yang ada di manajemen PSPS, tapi kami berharap kepada semuanya, Pemprov Riau, Komisi V DPRD Riau bisa memfasilitasi dan menyelesaikan masalah ini," ujarnya.
Dolly juga berharap jangan sampai, PSPS hilang setelah tumbangnya berbagai klub sepak bola yang dulu juga sempat mewarnai persepakbolaan di Indonesia. Seperti Persih Inhil, PS Kampar. Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau Doni Aprialdi mengatakan, justru tetap menghargai jajaran manajmen PSPS yang menghidupkan PSPS, baik dengan dana pribadi maupun dana pihak ketiga yang membantu.
Ada pun desakan agar Pemprov Riau turut perduli termasuk perusahaan besar yang beroperasi di daerah ini, Doni mengaku akan berupaya semaksimal mungkin membicarakan persoalan ini bersama Gubernur mau pun Wakil Gubernur.
"Tapi jangan disalah artikan, Pemprov Riau gratifikasi atas surat seruan itu. Supaya PSPS hidup, misalnya saja BRK ingin membantu namun tanpa surat dari Pemprov Riau mereka keberatan juga. Termasuk PTPN V dan perusahaan besar lainnya. Nanti kita laporkan ke Gubernur dan Wakil Gubernur Riau supaya ada sepucuk surat yang jauh dari gratifikasi," ujar Doni.*