PALANGKARAYA - Pengamat sekaligus perancang perkotaan dari Universitas Indonesia, Antony Sihombing menilai wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kota Palangkaraya bisa saja dilakukan. Menurut Antony, ada beberapa nilai positif dan negatif yang harus diperhitungkan jika hal tersebut direalisasikan oleh pemerintah.
"Palangkaraya ini merupakan kota zero gempa dan sudah dibuat perencanaannya untuk Ibu Kota. Kalimantan secara geografis sangat strategis dan Palangkaraya berada di tengah Kalimantan. Harati City, cerdas, berbudi dan disiplin, sangat tepat untuk smart city kota Palangkaraya," kata Antony dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/9/2018).
Terkait hal itu, Pemerintah Kota Palangkaraya bersama vokasi UI tengah melakukan kajian optimalisasi penataan ruang di kota tersebut. Dari hasil kajian sementara, pria yang menjabat sebagai Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi UI sekaligus Ahli Perancangan Perkotaan ini menilai ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.
"Sisi negatifnya, infrastruktur mahal, kemungkinan kemajuan teknologi dapat mempengaruhi kebudayaan Dayak," ujarnya.
Namun sisi positifnya, lanjut Antony, dari sisi historis mewujudkan cita-cita Founder Father Bung Karno yang ingin menjadikan Palangkaraya sebagai Ibu Kota.
"Secara geografis Palangkaraya di pusat Indonesia, posisi Kalimantan di tengah kepulauan Indonesia, dan Palangkaraya di tengah Kalimantan. Tanah luas 2.800 km2 (4x Jakarta) dan kepadatan penduduk rendah 260.000 jiwa. Tidak ada gempa atau nol gempa, sehingga struktur bangunan lebih aman," ungkapnya.
Selain itu, Antony menilai dengan dipindahkannya Ibu Kota ke Palangkaraya akan mendorong pembangunan Indonesia Tengah dan Timur.
Wacana pemindahan Ibu kota terus bergulir setelah Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan hasil kajiannya kepada Presiden Joko Widodo pada akhir tahun lalu. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah, meskipun sering disebutkan kalau Palangkaraya adalah kandidat kota terkuat.*