PEKANBARU - Potensi penjang garis pantai di Provinsi Riau mencapai 2.000 kilometer. Berdasarkan data, ada 81.794 nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Jumlah tersebut terdiri nelayan perairan umum pedalaman (PUD) 26.990 orang dan nelayan sungai sebanyak 54.798 orang nelayan. Hanya saja, karena lemahnya regulasi dan pengawasan dari pemerintah.
"Kalau nelayan tradisional di setiap provinsi ini tidak diatur saya yakin konflik antar nelayan ini akan terus berlanjut bahkan berpotensi lebih besar," kata Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie dalam rapat bersama empat perwakilan pemerintah dari Provinsi Jambi, Kepri, Sumut dan Provinsi Riau terkait konflik nelayan tradisional di Kantor Gubernur Riau, Kamis (20/9/2018).
Dijelaskannya lagi, jumlah nelayan tersebut terbanyak ada di Inhil dengan jumlah 29.000 nelayan. Kemudian, 15.000 nelayan di Kabupaten Rohil dan 13.000 nelayan di Bengkalis. Selebihnya tersebar di setiap kabupaten/kota di Riau. Yang paling rawan konflik antara nelayan antara nelayan Riau dan Sumut. Bahkan, konflik yang kerap terjadi di perbatasan ini sudah berlangsung sekitar 38 tahun. Untuk mengatasi konflik kedepannya, Pemprov Riau mengajak pihak lain untuk merumuskan sebuah rekomendasi untuk diajukan ke pusat guna diimplementasikan di daerah.
Sementara itu, Kepala DKP Provinsi Riau, Herman mengatakan, bahwa kasus konflik antara nelayan tradisional antar provinsi yang sudah menjadi masalah menahun ini harus sesegera mungkin diselesaikan.
"Maksud kami mengajak perwakilan masing-masing provinsi berkumpul di sini bukan untuk saling menyalahkan. Tapi bagaimana pertemuan ini menghasilkan solusi kongkrit supaya masalah konflik antar nelayan tradisional bisa diatasi," tuturnya.*