JAKARTA - Center for Budget Analysis (CBA) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mendalami dugaan kerugian negara sebesar 1.762,2 miliar yang terjadi di 3 Kementerian era Jokowi. Tiga Kementerian itu, yakni Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan.
"Pada tahun 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Hanif Dhakiri ini, ditemukan dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp 340,1 juta untuk Belanja Perjalanan Dinas dan Pengadaan BBM," kata Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi kepada IDNjurnal.com, Senin (24/9/2018).
"Potensi kerugian negara di Belanja Perjalanan Dinasnya sebesar Rp 106,5 juta dan pada Pengadaan BBM senilai Rp 233,6 juta," kata Uchok merinci.
Sementara di Kementerian BUMN, Uchok melanjutkan, ada dua proyek yang diduga mengalami penyimpangan anggaran. Yakni, Pengadaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 965,4 juta dan Pengadaan CCTV Gedung Terintegrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,9 miliar.
"Dari dua proyek tahun 2017 ini, potensi kerugian negaranya sebesar Rp 1 miliar," ujarnya.
Adapun di Kementerian Perhubungan, CBA mengindikasi negara dirugikan sebesar Rp 422,1 juta pada tahun 2018 dari proyek Perbaikan Atap/Dek Membran Museum Transportasi TMII dengan harga prakiraan sendiri sebesar Rp 2 miliar.
"Modusnya, pihak Kementerian Perhubungan "bermain" dalam pengadan lelang, yang mana perusahaan pemenang lelang diambil dari perusahaan yang menawarkan harga yang mahal dan tinggi sekali," kata Uchok.
Lebih jauh, urgensi penyelidikan terhadap dugaan kerugian uang negara di tiga Kementerian tersebut, karena kekhawatiran CBA akan mengalirnya dana tersebut ke Pilpres 2019 mendatang.
"KPK panggil saja Hanif Dakhiri (Menaker), Imam Apriyanto Putro (Sekretaris Kementerian BUMN), Hambra (Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN) dan Budi Karya Sumadi (Menhub)," desak Uchok.*