JAKARTA - Buntut dari pembakaran bendera bertuliskan lafaz tauhid oleh oknum Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama di Garut, Jawa Barat minggu lalu, gelombang massa muslim di berbagai kota turun ke jalan menggelar aksi protes pada Jumat (26/10/2018).
Di Ibu Kota, aksi protes bertajuk "Aksi Bela Kalimat Tauhid" diikuti oleh ribuan umat Islam dan berpusat di kantor Kemenkopolhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Sejumlah tokoh muslim yang hadir, dikirim masuk ke dalam kantor Kemenkopolhukam sebagai delegasi massa untuk menyampaikan beberapa tuntutan. Di antara mereka adalah Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak dan anggotanya Abdul Rasyid dan Syuhada.
Menkopolhukam Wiranto yang tengah berada di Palu, Sulawesi Tengah pun diwakili oleh sekretarisnya Agus Surya Bakti. Agus mengatakan, "Kami telah bicara dengan baik dan teratur untuk menyampaikan beberapa hal. Kami akan sampaikan ke bapak menkopolhukam,".
Keadilan dan Tuntutan
Delegasi massa aksi Bela Kalimat Tauhid tidak memaparkan jelas poin-poin tuntutan yang disampaikan kepada pihak Kemenkopolhukam. Namun, teriakan umat peserta aksi melantangkan seruan "bubarkan Banser!", "Lawan PKI!" dan "2019 Ganti Presiden".
Massa muslim, meminta pemerintah berlaku adil dengan membubarkan Banser seperti pemerintah membubarkan HTI. "Keberadaan mereka menimbulkan provokasi, bakar seragam kalian, bubarkan banser NU, sama dengan HTI dibubarkan," ujar perwakilan GNPF Ulama Bogor, Dani, disambut riuh teriakan massa, "Bubarkan!".
Keterkaitan ideologi Partai Komunis Indonesia (PKI), disinyalir massa karena pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid merupakan tindakan anti agama. "Siap lawan PKI!" ujar salah seorang orator.
Semangat 2019GantiPresiden juga nampak dari para peserta aksi. Banyak dari mereka mengacungkan ibu jari dan jari telunjuk (isyarat paslon Pilpres 2019 nomor urut 02). Massa menganggap, polisi di era pemerintahan Jokowi tak adil karena tidak mentersangkakan oknum Banser pembakar bendera berlafaz kalimat tauhid.
Polisi tak menemukan unsur pidana pada pembakaran bendera bertuliskan lafaz tauhid. Sebagaimana dilansir viva.co.id, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Umar Surya Fana mengatakan, "Saya hanya akan bicara mens rea (niat berbuat pidana), karena itu niat pelakunya. Enggak bisa saya paksakan dengan kemauan bahwa niat dia adalah A, tapi ternyata B,”.
Kekuatan Umat dan Reaksi Istana
Meski polisi meyakini bendera yang dibakar adalah bendera ormas HTI, massa aksi memiliki keyakinan lain. Bagi massa, bendera yang dibakar tersebut adalah panji Rasulullah Muhammad, yakni Ar-Rayah.
Tak ayal, perasaan terusik pun membuat gelombang massa aksi tumpah ruah di berbagai kota di Indonesia. Massa, tak hanya diisi oleh orang dewasa dan pemuda-pemudi muslim, tapi juga anak-anak muslim. Tak sedikit dari peserta aksi adalah para suami beserta istri dan anak-anaknya.
Di Jakarta, Polda Metro Jaya bahkan mengerahkan hingga 7.633 personel gabungan untuk pengamanan aksi bela kalimat tauhid di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (26/10/2018).
Buntut dari aksi protes pembakaran bendera bertuliskan lafaz tauhid di berbagai kota itu pun, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh dan ketua Ormas Islam pada Jumat (26/10/2018) malam di rumah dinasnya di Jakarta Pusat.
Beberapa pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti Anwar Abbas dan Zainuttauhid Saadi, hadir dalam pertemuan. Sementara Pengurus Besar NU diwakili oleh Said Aqil Siraj serta Helmy Faishal Zaini. Adapun Muhammadiah diwakili oleh Ketua PP Muhammadiah Haedar Nasir.
Turut hadir, Nazaruddin Umar (Imam besar Masjid Istiqlal), Hamdan Zoelva (Ketua Syarikat Islam), Azzyumardi Azra (Cendikiawan Muslim) dan Dewan Penasehat Pimpinan Pusat Persatuan Islam Indonesia, Maman Abdurrahman.
"Mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri agar tidak lagi memperbesar masalah, khususnya kepada segenap umat Islam," bunyi kutipan poin keempat hasil pertemuan JK dengan tokoh dan ketua Ormas Islam.