JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) melalaui Badan Kordinasi Nasional Lemnaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI PB HMI) akan melaporkan kandidiat calon presiden 01, Joko Widodo (Jokowi) ke Badan Pengawas Pemili (Bawaslu).
Hal ini terkait kunjungan Jokowi sebagai presiden ke Provinsi Gorontalo dan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada tanggal 1 - 2 Maret 2019 lulu sebagaimana yang beredar diberbagai pemberitaan di masyarakat. Sementara berdasarkan surat Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) Nomor B-268 /M.Sesneg/AN.00.03/02/2019 tentang pemberitahuan cuti kampanye Presiden.
Sehubungan dengan itu, Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI PB HMI) menyatakan sikap sebagai berikut :
Pertama, Bahwa berdasarkan surat Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) Nomor B-268 /M.Sesneg/AN.00.03/02/2019 tentang pemberitahuan cuti kampanye Presiden. Diduga kunjungan Bapak Ir. Joko Widodo pada tanggal 1 dan 2 Maret 2019 bukan merupakan kunjungan kerja sebagai Presiden Republik Indonesia sebagaimana dalam peemberitaan media massa melainkan dalam kunjungan kampanye untuk mensosialiasikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Bapak Ir. Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin.
Kedua, berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana terdapat dalam pasal 281 ayat (1) Kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil walikota kota harus memenuhi ketentuan : a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatanya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Menjalani Cuti Diluar tanggungan negara.
Ketiga, Mendesak Bawaslu RI untuk bertindak cepat guna memproses adanya dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bapak Ir.Joko Widodo dalam kapasitas sebagai Presiden RI dan pihak-pihak yang ikut terlibat.
Keempt, Mendesak Bapak Ir.Joko Widodo untuk memberikan klarifikasi kepada publik perihal polemik kunjungan ke Propinsi Goronatalo dan Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara yang diduga mengatasnamakan kunjungan kerja sebagai Presiden RI sebagaimana dalam pemberitaan diberbagai media massa.
Kelima, dalam rangka komitmen untuk mewujudkan penyelenggaran pemilu yang demokratis dan kredibel, serta demi menjaga netralitas penyelenggara pemilu, kami meminta agar permasalahan ini dapat segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
Sementara itu, Wakil Direktur Bakornas LKBHMI PB HMI, Rizki Juli Andika menegaskan bahwa dalam proses ini tidak ada interpensi pihak manapun dan tidak ada kepentingan politik praktis dengan pihak manapun. “Ini melainkan gerakan moral turut serta berada ditengah masyarakat mengawal pemilu 2019 berjalan dengan baik dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Hari senin tanggal 4 maret 2019 kami akan be bawaslu ri membawa berkas dan bukti untuk melaporkan pelanggaran ini,” pungkasnya.