JAKARTA - Seluruh pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan swasta akan diberi kesempatan untuk bisa mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus pensiun mulai Mei 2019 nanti. Pemerintah saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) tentang Program KUR pensiunan.
Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menargetkan beleid itu bisa dirilis bulan ini. Ia menyatakan aturan sedang diharmonisasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Sekarang proses legal drafting harmonisasi. Biasalah legal drafting butuh waktu, takut ada yang bertentangan," tutur Iskandar, Kemarin.
Dia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan KUR pensiunan dengan jenis lainnya. Yang pasti, KUR tersebut akan masuk dalam sektor produksi.
Dengan demikian, keberadaan KUR khusus pensiunan diharapkan bisa mendongkrak realisasi KUR di sektor produksi tahun ini menjadi 60 persen dari total penyaluran. Ia mengklaim sejumlah PNS memiliki usaha sederhana jelang masa pensiun mereka.
"Animo sebenarnya sudah ada, banyak. Jadi karena animo ini, kami melihat mereka sudah punya usaha, maka itu jadi usulan adanya KUR pensiunan," terangnya.
Iskandar menyebut pemerintah tak mematok target khusus untuk porsi KUR pensiunan terhadap total KUR sektor produksi. Yang terpenting, sektor tersebut bisa mencapai 60 persen tahun ini.
"Soalnya kalau ada plafon-plafon seperti itu, nanti jenis KUR lainnya malah jadi tidak dapat. Pengalaman masa lalu buat plafon jadi distorsi," ucap Iskandar.
Di sisi lain, agar bisa semakin banyak dinikmati sektor produksi, pemerintah juga menawarkan KUR untuk sektor pariwisata. KUR sektor ini bisa dimanfaatkan bagi seseorang yang berniat menjadi pemandu wisata dan membeli mobil angkut untuk turis.
"Ini untuk pengembangan wisata juga," imbuh Iskandar.
Pemerintah menargetkan bisa menyalurkan subsidi KUR pada tahun ini sebesar Rp139,01 triliun. Pada Januari sampai Februari 2019 total subsidi KUR yang sudah dikucurkan mencapai Rp23,15 triliun atau 17 persen dari target.*