MAKASSAR - Tim gabungan Pemprov Sulsel melakukan sidak elpiji 3 kg ke sejumlah rumah makan dan usaha laundry di Makassar. Sidak diwarnai adu mulut ketika tim gabungan melakukan pemeriksaan di sebuah laundry di Jalan Pattimura.
Tim gabungan yang terdiri Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, Polda Sulsel dan Pertamina mendatangi satu per satu usaha rumah makan dan laundry yang disinyalir menggunakan elpiji bersubsidi untuk warga miskin. Pantauan detikcom, pemilik usaha laundry memprotes kedatangan petugas. Dia bahkan meminta surat tugas hingga terjadi adu mulut.
Kericuhan terus berlanjut saat pihak petugas meminta agar tak menggunakan elpiji 3 kg selama menjalankan usahanya. Beruntung aksi keributan ini dapat ditenangkan setelah petugas Satpol berusaha menenangkan dam memberi penjelasan kepada pemilik laundry.
Unit Manager Communication & CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII, Hatim Ilwan mengatakan kedatangannya untuk mengecek konsumen yang menggunakan elpiji. Namun hasilnya para pengusaha yang tergolong mampu masih menggunakan elpiji 3 kg untuk warga miskin.
"Berterima kasih sekali dengan bantuan dari tim pengendali inflasi daerah karena Pertamina dilibatkan untuk mengecek langsung ke konsumen-konsumen yang kebetulan pada hari ini kita melakukan inspeksi mendadak. Alhamdulillah kita buat operasi kita bisa menemukan bahwa beberapa usaha yang sebetulnya tidak boleh untuk menggunakan elpiji 3 kg, pada praktiknya mereka menggunakan," kata Hatim, di Jalan Pattimur Makassar, Rabu (9/10/2019).
Hatim menjelaskan, kondisi yang ditemukan saat ini membuat masyarakat kerap menjerit terkait keberadaan elpiji 3 kg. Dia menduga pengusaha yang menggunakan elpiji untuk warga miskin membuat stok di pengecer dan pangkalan kerap berkurang.
"Tentu ini Itulah salah satu target, kami karena kami ingin memastikan bahwa elpiji 3 kg ini disubsidi dan itu jelas-jelas dalam tabungnya itu untuk masyarakat miskin, sementara faktanya kita bisa lihat saat ini ada beberapa usaha yang jelas-jelas mestinya tidak menggunakan mereka menggunakan dan cukup banyak," ujarnya.
"Kami apresiasi dengan temuan dengan teman-teman dari Pemprov, Pemda Makassar, dari kepolisian dan juga kami dilibatkan untuk memastikan ini yang membuat kemungkinan besar harga elpiji di masyarakat itu meningkat ketika misalnya karena tuntutan dari industri cukup banyak akibatnya harga di pengecer atau pengusaha pengecer itu terserap cepat oleh industri-industri yang cukup besar ini," jelas Hatim.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sulsel, Since Erna Lamba yang ikut memimpin sidak mengatakan, langkah ini dilakukan dalam rangka pembinaan dengan menukar elpiji 3 kg pengusaha dengan elpiji 5 kg hingga 12 kg, hal ini dilakukan agar kebutuhan elpiji 3 kg tepat sasaran.
"Iya dalam sidak ini sebenarnya kita melakukan sidak di rumah makan di mana kita menemui begitu banyak gas 3 kilogram yang tidak tepat sasaran, oleh karena itu dalam rangka pembinaan kami melakukan pembinaan yaitu dengan menukar gas 5 kilogram dan 12 kilogram dengan harapan kita ke depan memang gas 3 kilogram itu harus tepat sasaran bagi masyarakat yang miskin," terangnya.
Dalam sidak ini, petugas gabungan menemukan sedikitnya 53 elpiji 3 kg di sejumlah tempat di Makassar. Dia pun meminta para pengusaha di Makassar menggunakan Elpiji non subsidi 5 hingga Elpiji 12 KG.*