PONTIANAK - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut masalah netralitas saat pilkada justru ada pada penyelenggara di tingkat kecamatan hingga petugas di tempat pemungutan suara (TPS). Menurutnya, perencanaan kegiatan pilkada oleh penyelenggara di tingkat daerah dinilai masih kurang pas.
"Dari temuan beberapa penelitian, 70 persen permasalahan kelemahan dalam pelaksanaan pilkada berasal dari penyelenggara. Di samping itu juga masalah netralitas, terutama bukan di tingkat pusat, penyelenggara pusat (KPU), kemudian tingkat provinsi dan kabupaten kota. Mungkin karena cara mem-planning kegiatannya kurang pas," kata Tito di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (26/4/2018).
Ia kemudian menjelaskan kemungkinan lain terkait permasalahan netralitas di tingkat kecamatan hingga TPS. Tito berpandangan petugas penyelenggara pilkada yang direkrut sementara dengan jumlah yang banyak juga menjadi faktor kerawanan terjadinya masalah netralitas tersebut.
"Tapi kerawanan itu pada penyelenggara di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, sampai dengan ke TPS. Karena ini direkrut dari orang-orang yang sementara, bukan permanen dan jumlahnya itu ratusan ribu. Nah itu problemnya," ungkapnya.
Untuk itu, Tito menyarankan pihak-pihak yang terkait dengan proses pilkada, dalam hal ini pemda, KPU, termasuk TNI dan Polri, dapat duduk bersama untuk membahas permasalahan netralitas tersebut.
"Sehingga perlu ada langkah-langkah secara sistematis oleh teman-teman Polri, TNI, pemda, dan KPU untuk duduk secara berjenjang. Supaya mereka membuat komitmen untuk netralitas itu terjaga atau diminimalisir," ujarnya.
Terakhir, Tito juga mengimbau baik calon kepala daerah yang maju dalam kontestasi maupun partai politik dapat berkontestasi secara sehat. Ia menyayangkan jika pilkada hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan tingkat lokal sehingga mengorbankan kedamaian.
"Kami juga mengimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat, partai politik, dan lain-lain untuk berkompetisi secara sehat. Terlalu mahal rasanya kalau hanya untuk perebutan kekuasaan tingkat lokal harus mengorbankan perpecahan antarmasyarakat seperti yang pernah terjadi di beberapa belas tahun yang lalu," tutupnya.*