JAKARTA - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 soal Proyek Strategis Nasional (PSN). Jika sebelumnya ada 245 proyek, pada Perpres yang baru berkurang menjadi 222 proyek.
Meski sudah berkurang, membangun 222 proyek membutuhkan dana Rp 4.092 triliun. Namun, angka ini tidak termasuk 10 dari 222 proyek yang hingga kini masih belum diketahui nilai investasinya.
Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menjelaskan, untuk bisa mendapat jumlah biaya yang teramat besar itu tidak akan mungkin bila memakai APBN. Oleh karena itu, timnya akan menggalang dana melalui program Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA).
"Secara gambaran, itu (dana PSN terbaru) hampir Rp 4.100 triliun. Dengan jumlah itu, dari APBN cuman Rp 423 triliun, BUMN dan BUMD Rp 1.255 triliun. Sisanya sekitar Rp 2.414 triliun, kita libatkan swasta lewat KPBU atau creative financing yang bisa beri kenyamanan bagi investor," terangnya di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kemarin.
Data milik KPPIP, di mana sebanyak 11 PSN untuk sektor energi merupakan proyek dengan nilai investasi tertinggi, Rp 1.210 triliun. Selain itu, ada satu program ketenagalistrikan yang juga membutuhkan dana tertinggi kedua, yakni sebesar Rp 1.036 triliun.
Terdapat tiga sektor lain yang turut memakan biaya besar meskipun di bawah Rp 1.000 triliun, yaitu 69 proyek pembangunan jalan (Rp 670 triliun), 29 proyek kawasan seperti KEK/kawasan industri/kawasan pariwisata strategis nasional (Rp 388 triliun) dan 16 proyek kereta api (Rp 387 triliun).
Wahyu menambahkan, sebanyak 14 proyek yang dicopot status PSN-nya itu tetap masih masuk dalam proyek Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan masih dapat meneruskan pembangunannya.
"Kalau suatu proyek lepas PSN tetap masih anggota RPJMN, artinya tetap dilaksanakan. Bukan berarti berhenti, tidak, tapi tetap akan dilakukan pengerjaannya," tandasnya.*