JAKARTA - Pemerintah menargetkan angka kemiskinan tahun 2018 ini menjadi 1 digit atau di bawah 10%. Target tersebut seiring dengan langkah pemerintah menaikkan Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta pada 2017 menjadi 10 juta 2018. Pada 2017 angka kemiskinan sebesar 27,77 juta jiwa atau 10,12%.
“Tahun 2018 dengan target tetap 10 juta namun direncanakan indeks bantuan sosial akan dinaikkan hingga 100%. Berdasarkan hasil kajian dari Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial bahwa dampak kenaikkan indeks ini sangat signifikan memgurangi kemiskinan,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) Askolani di Jakarta kemarin.
Dia menuturkan, sebagai program bantuan sosial bersyarat, maka program PKH berbeda dengan program jaman sebelumnya yang bersifat caritatif, atau yang sering disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT). Untuk diketahui, BLT diserahkan setiap ada kenaikan harga BBM bantuan sosial untuk menahan daya beli masyarakat agar mereka tidak terpuruk ke jurang kemiskinan.
Bantuan sosial (Bansos) bersyarat ini adalah komitmen sebagai upaya untuk memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak-anak. Bansos juga mendorong mereka untuk meraih prestasi setinggi-tingginya termasuk di bidang pendidikan. Saat ini tercatat sudah lebih 700 anak diterima di perguruan tinggi dengan program bidik misi.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengungkapan, Presiden Joko Widodo memberikan kepercayaan untuk meningkatkan target PKH secara progresif mulai 2014 yang hanya 2,5 juta penerima manfaat hingga mencapai 10 juta penerima manfaat pada 2018.
“Keberhasilan ini tak lepas dari peran para bupati dan wali kota serta para kepala dinas sosial se-Indonesia yang telah mendukung pelaksanaan PKH,” ungkap Harry. Dia memaparkan, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) dari Maret 2017 sampai September 2017 menunjukkan pengurangan kemiskinan yang sangat signifikan dalam dua dekade terakhir ini, yaitu berkurang 1,2 juta kurang lebih 0,58% ini merupakan pengurangan kemiskinan yang tertinggi.
Salah satu poin yang dirilis BPS karena mereka punya data secara detail akses terhadap program Bansos termasuk berbagai perubahan setelah diidentifikasi bahwa kontribusi terbesar di dalam pengurangan kemiskinan adalah bansos PKH termasuk juga bantuan pangan dalam bentuk Rastra.
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Pungki Sumadi mengungkapkan perlunya perbaikan tata kelola penanggulangan kemiskinan. "Penanggulangan kemiskinan menggunakan satu data, kita laksanakan tepat waktu dan penyatuan bansos agar lebih nendang. Contoh dua bansos yang besar sudah mulai disatukan, hal ini untuk mempercepat penurunan kesenjangan dan kemiskinan," papar Pungki.*