JAKARTA - Daftar Pemilih Tetap (DPT) acap kali menjadi hal yang dipersoalkan pada setiap perhelatan pemilihan umum. Padahal, jika proses pengawasan berjalan sebagaimana mestinya, perselisihan mengenai DPT bisa diminimalisir.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat dihubungi IDNJurnal.com, Selasa (23/10/2018).
Pada dasarnya, kata Titi, "Proses penyusunan DPT itu kan prinsipnya adalah; terbuka, partisipatif, berjenjang,". Sehingga, partai politik yang sedianya mendapatkan salinan DPT di setiap tahapan penyusunan DPT, dapat turut mencermati secara berjenjang sejak awal.
"Nah, karakter partai politik kita ini kan kadang-kadang juga sukanya main di ujung gitu ya," kata Titi.
Titi menambahkan, sebaiknya para pihak bekerja keras pada fase-fase sekarang untuk memastikan secara terus menerus bahwa para pemilih terdaftar di dalam daftar pemilih pemilu 2019.
"Ketimbang problemnya itu nanti--jadi masalah ketika udah di ujung atau menjelang hari pemungutan suara," katanya.
Data sementara yang dimiliki Perludem menyebutkan, terdapat 805.062 TPS secara nasional untuk Pemilu 2019 dengan jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 185 juta pemilih dan pemilih luar negeri sebanyak 2 juta pemilih.