JAKARTA - Calon presiden petahana, Joko Widodo terus menjual janji program Kartu Pra Kerja yang disiapkan untuk masa jabatan lima tahun mendatang, jika kembali terpilih sebagai RI-1. Menurut dia, kartu ini tidak langsung didapatkan masyarakat yang baru lulus jenjang pendidikan.
Dia menjelaskan, bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga perguruan tinggi, hanya akan mendapatkan kartu tersebut, sesuai kemampuan APBN yang diukur setiap tahunnya. Maka itu, tak semua masyarakat usia muda yang lulus dari jejang pendidikan.
"Enggak, ini nanti ada jumlahnya. Jadi, setahun, misalnya sudah kita hitung dua juta, ya sudah dua juta, atau satu juta, ya segitu. Kemampuan kita itu, kita hitung APBN kita. Tetapi, ini jumlahnya gede-gedean," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (10/3/2019).
Jokowi menekankan, tidak ada seleksi khusus bagi masyarakat untuk memperoleh kartu tersebut. Namun, kartu itu bakal menyasar masyarakat yang membutuhkan stimulus, agar bisa meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kualifikasi industri, sehingga bisa diterima kerja.
"Tentu, ini seiring dengan investasi antara pembukaan lapangan pekerjaan dengan training. Ini link and match antara yang dilatih dan yang membutuhkan bisa sambung, jangan lulusan bangunan yang dibutuhkan garmen enggak sambung," ujarnya.
Diapun memastikan, meski nanti kartu itu akan memberikan insentif dalam kurun waktu tertentu, bukan berarti memberikan gaji secara cuma-cuma bagi masyarakat yang belum berpenghasilan. Sebab, kartu itu mengharuskan penerimanya untuk dilatih terlebih dahulu sebelum diberi insentif.
"Bukan pengangguran, siapa yang bilang pengangguran? Kapan saya bilang pengangguran? Artinya, yang nganggurpun bisa mendapatkan ini untuk di-training, sehingga gampang masuk ke dunia kerja. Ini kita sambung dengan dunia industri yang membutuhkan," ujar Jokowi.*