JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi 453 hoaks sepanjang Maret 2019.
Sebanyak 130 hoaks yang beredar sepanjang Maret tersebut merupakan hoaks politik. Sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019 terdapat 311 hoaks politik yang diverifikasi oleh Kominfo.
"Hoaks politik antara lain berupa kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu," papar Plt. Kepala Biro Humas Kemenkominfo RI Ferdinandus Setu, (1/4/2019) dalam keterangan resmi.
Nando menambahkan jumlah hoaks dan ujaran kebencian terus meningkat menjelang hari pencoblosan 17 April 2019.
"Jumlah konten hoaks yang beredar di tengah masyarakat kita terus meningkat dari bulan ke bulan. Pada Agustus 2018, hanya 25 informasi hoaks yg diidentifikasi oleh Tim AIS Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aplikasi Informatika," tambahnya.
Jumlah tersebut terus meningkat pada September 2018, naik menjadi 27 hoaks. Sementara pada Oktober dan November 2018 masing-masing ditemukan 53 hoaks dan 63 hoaks. Pada Desember 2018, jumlah info hoaks terus naik di angka 75 konten.
Peningkatan jumlah konten hoaks sangat signifikan terjadi pada Januari dan Februari 2019. Sebanyak 175 konten hoaks yang berhasil diverifikasi oleh Tim AIS Kemkominfo. Angka ini naik dua kali lipat pada Februari 2019 menjadi 353 konten hoaks. Angka tersebut terus menanjak menjadi 453 hoaks sepanjang Maret 2019.
Dari jumlah 453 hoaks yang diidentifikasi selama Maret 2019, selain terkait isu politik, juga menyasar isu kesehatan, pemerintahan, hoaks berisikan fitnah terhadap individu tertentu, terkait kejahatan, isu agama, internasional, mengarah ke penipuan dan perdagangan serta isu pendidikan.
Kementerian Kominfo mengimbau warganet yang menerima informasi elektronik yang patut diduga diragukan kebenarannya dapat menyampaikan kepada kanal pengaduan konten melalui email: [email protected] atau akun twitter @aduankonten.*