PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melarang seluruh bupati-wali kota di wilayahnya untuk melakukan perjalanan dinas keluar daerah sebelum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap benar-benar sudah diatasi. Perjalanan dinas hanya boleh dilakukan jika mendesak.
"Saya minta jangan meninggalkan tempat jika tidak melakukan perjalanan dalam hal yang sangat prinsip," ujar Herman, Kemarin.
Herman mengaku telah berulang kali mengimbau kepada bupati dan wali kota agar tidak keluar daerah sebelum permasalahan karhutla dan asap selesai. Dia menginstruksikan kepada kepala daerah yang hendak pergi ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri untuk meminta izin kepadanya terlebih dahulu.
"Kalau aturannya memang harus bikin surat dulu kalau mau keluar. Cuma kita ini dipermudah bisa pakai telepon," ucap Herman.
Dirinya lalu meminta kepada seluruh bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota untuk memantau kondisi daerah masing-masing dengan saksama.
Sebisa mungkin turut mencegah karhutla semakin luas dan mengakibatkan kabut asap. Para kepala daerah juga diimbau untuk ikut serta membantu tim pemadaman yang bekerja di lapangan.
"Kalau ke luar daerah selama masih ada ancaman karhutla ini, anu lah, kalau bisa wakilkan, wakilkan saja. Saya kemarin menerima WTN (Wahana Tata Negara) saja diwakilkan kepala dinas. bukan enggak bangga, saya ini ingat asap," ujar dia.
Herman sendiri mengaku telah membatalkan 2 agenda ke luar negeri karena karhutla di Sumsel tak kunjung selesai. Dia merasa bertanggung jawab ketika karhutla masih terjadi di wilayah yang dipimpinnya.
"Saya ini ya, ke Rumania batal. Ke Korsel juga kayanya batal juga ini. Padahal duta besarnya minta data potensi daerah karena ditunggu pengusaha di Korsel. Saya batalkan juga karena ini bicara tanggung jawab. Saya bekerja karena tanggung jawab, bukan karena ancaman. Karena tanggung jawab," tambah Herman.
Herman mengatakan bahwa pemerintah provinsi masih memiliki anggaran untuk biaya tak terduga yang bisa digunakan untuk menyokong upaya pemadaman dan pencegahan karhutla.
Herman juga meminta elemen masyarakat yang memiliki keterbatasan peralatan dan personel agar tidak segan mengajukan bantuan dana.
Kepala daerah pun diminta untuk bersinergi dengan pihak terkait lain seperti Manggala Agni, TNI serta Polri yang bertugas memadamkan api di lokasi karhutla agar bisa melakukan pencegahan dan penanggulangan bersama-sama.
"Camat, kades, dan seluruh elemen masyarakat yang terkait bisa diinstruksikan oleh masing-masing bupati/walikota setempat dalam setiap penanganan bencana. Jangan sampai tidak ada koordinasi dan tidak ada kerja sama dengan instansi dan aparat," ujar Deru.*