JAYAPURA - Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tergabung dalam Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengajukan gencatan senjata kepada Pemerintah Indonesia.
Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan ajakan gencatan senjata ini dilakukan seiring dengan perkembangan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa wilayah di Papua.
"(Ajakan gencatan senjata) benar, demi kemanusiaan, Indonesia harus setuju. Supaya rakyat hanya waspada virus corona saja, jangan lagi mereka ketakutan akibat operas I militer yang dilakukan TNI/Polri," kata Sebby melalui aplikasi pesan di Facebook, Kamis (9/4/2020).
Meski begitu, Sebby menyatakan pihaknya tak langsung menyampaikan ajakan gencatan senjata ini kepada pihak Indonesia. Alasannya, kata dia, Indonesia adalah musuh dan tak elok jika pihaknya bertemu hanya untuk menyampaikan pesan tersebut.
"Kami kelompok musuh, jadi pernyataan kami lewat media itu cukup. Kasihan rakyat takut Covid-19 kah atau takut kehadiran pasukan militer dan polisi Indonesia dalam jumlah besar," ujarnya.
Dia menuturkan ada syarat yang harus dipenuhi Indonesia jika gencatan senjata hendak disetujui. Pemerintah Indonesia harus menarik semua pasukan militer baik dari unsur TNI maupun Polri di Papua.
Sebby berkata saat ini TNI/Polri masih berjaga di kawasan Nduga, Lani Jaya, Timika, Tembagapura, dan Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang.
"Jika Indonesian setuju, maka (gencatan senjata) itu akan berlaku sampai wabah Virus Corona berakhir," kata dia.
Dalam rilis yang juga dikirimkan oleh Sebby, TPNBP-OPM yang oleh Indonesia disebut sebagai KKB, mendesak agar perusahaan tambang PT Freeport ditutup sementara hingga wabah Covid-19 berakhir.
"Sampai hari ini Freeport masih beroperasi di Tembagapura, dan karyawaan (buruh) dipaksa kerja dalam ancaman virus corona dan perang TPNPB dan TNI/Polri," demikian bunyi rilis tersebut.
Pemerintah mengkategorikan TPNPB-OPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata. Kelompok ini kerap melakukan penyerangan di wilayah pegunungan tengah Papua.
Bahkan, sejak beberapa bulan belakangan KKB juga menggencarkan serangan di wilayah pegunungan Papua, utamanya untuk mengganggu operasional PT Freeport. Banyak korban meninggal, baik dari pihak sipil Papua hingga anggota TNI/Polri yang tengah bertugas.*