JAKARTA - Sebanyak 20 juta jiwa data penerima bantuan sosial (Bansos) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum sinkron dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Akibatnya ditemukan masih banyak orang miskin yang tidak masuk dalam daftar penerima bansos.
Hal itu diakui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. Terjadi salah satunya akibat adanya perubahan status sosial warga.
"20 juta jiwa data DTKS yang tidak sinkron ini nanti akan dijadikan sasaran penyempurnaan DTKS, Nanti warga yang tergolong tidak miskin juga akan kami keluarkan dari DTKS," kata Muhajir, Rabu (17/06/2020).
Muhadjir menyebut proses penyaluran bansos juga akan terus diperbaiki, mengingat kesalahan atas 20 juta jiwa DTKS yang tidak sinkron tersebut. Dengan memperbaiki ketepatan sasaran dalam setiap tahap penyaluran bansos. Selain itu Pemerintah juga akan mempercepat penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera kepada 1,1 juta penerima sembako perluasan.
"Pada dasarnya pencapaian progres bansos sudah baik, yakni 80 persen - 100 persen. Ini didukung kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam perbaikan proses penetapan sasaran dan penyaluran," ujar dia.
Sebelumnya, lembaga Indikator Politik Indonesia mengadakan survei yang menunjukkan sebanyak 60,3% responden menilai bansos yang diberikan pemerintah terkait pandemi Covid-19 belum tepat sasaran. Rinciannya, 46,8% mengatakan kurang tepat sasaran dan 13,5% tidak tepat sasaran sama sekali.*