JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan, setidaknya ada dua Kabupaten di Provinsi Papua batal menyelenggarakan Pilkada serentak hari ini, Rabu (27/6/2018). Dua daerah tersebut yakni Kabupaten Nduga, Paniai.
Menurut Wiranto, Kabupaten Nduga tidak bisa melaksanakan Pilkada karena distribusi logistik terganggu, anggota polisi yang bertugas mendistribusikan logistik diserang oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dan bahkan kelompok tersebut meneror sejumlah warga sipil.
"Di Kabupaten Nduga belum dapat dilaksanakan karena logistil terlambat. Dua hari lalu ada penembakan sehingga logistik belum dapat dikirim, sehingga ditunda dulu smpai memungkinkan pengiriman logistik," kata Wiranto di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/6/2018).
Sedangkan untuk Kabupaten Pinai terjadi konflik atau perbedaan pendapat antara petugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tingkat provinsi dengan tingkat Kabupaten terkait penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinai.
"Kabupaten Pinai masih ada perbedaan pendapat antara KPUD Kabupaten dan KPUD Provinsi. Provinsi menghendaki 2 calon sedangkan Kabupaten menghendaki satu calon tunggal. Masih diperbincangkan aparat pemilu dan kemana, sehingga ditunda sampai kedaan cukup kondusif," ucapnya.
Selain di dua Kabupaten tersebut, juga terdapat beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Puncak Jaya gagal melaksanakan pemungutan suara karena logistiknya dibawa kabur oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Namun begitu, Wiranto enggan merinci lebih detail terkait persoalan di wilayah tersebut hingga petugas KPPS nekat membawa kabur logistik. Adapun petugas KPPS tersebut juga sudah berhasil diamankan petugas, pemungutan suara akan menyusul dikemudian hari.
"Puncak Jaya, petugas KPPS bawa kabur logistik pemilu, sudah dapat ditangkap dan sudah dapat dilakukan pemilihan susulan," pungkasnya.*