PEKANBARU - Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancalisa (PP) merasa keberatan adanya rencana deklarasi Ganti Presiden yang akan digelar pada 26 Agustus 2018, di Tuguh Pahlawan, jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau.
Surat penolakan keberatan deklarasi tersebut dilayangkan ke Kapolda Riau dan ditembuskan ke Gubernur Riau, Danrem 031 Wirabima, Kejati Riau, Kapolresta Pekabaru dan Kapolsek.
Demikian disampaikan Sekretaris MPW PP Riau, H Frans Rizal, Senin (20/8/2018) di Pekanbaru. Alasan keberatan PP menurutnya kalau aksi Ganti Presiden terjadi dapat memecah belah bangsa.
"Presiden itu kan dipilih rakyat. Kalau ada deklarasi dukung Prabowo atau Joko Widodo silahkan dan tak masalah, itu demokrasi. Tapi kalau bahasanya ganti presiden ini akan memicu timbulnya konflik, tentu kita hargai juga yang memiliki hak pilih," tegasnya.
Dia mengatakan, apalagi saat ini kondisi politik di Pekanbaru khususnya masih dalam suasana kondusif. Karena itu pihaknya tak menginginkan adanya dekrasi Ganti Presiden yang dianggapnya bisa memperkeruh suasana di Bumi Lancang Kuning, khususnya di Pekanbaru.
"Bahasa-bahasa seperti itu bisa menimbulkan perpecahan dan menimbulkan konflik yang berkesinambungan. Kami PP tak mau ketentraman dan keamanan di Pekanbaru baru terganggu karena Pilpres ini. Kami juga tak rela kalau negeri ini dibuat perpecahan," tegasnya lagi.
"Karena itu kami sangat keberatan dengan adanya rencana aksi Ganti Presiden. Jika hal itu terjadi, kami PP Provinsi Riau akan turun membubarkan acara itu, karena ini sangat menodai sila ketiga Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika," tandasnya.*