JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 185 juta lebih pemilih. Parpol koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak DPT tersebut.
"Parpol koalisi Prabowo-Sandi menolak rencana KPU yang akan menetapkan DPT pileg dan pilpres yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 5 September," kata Sekjen PKS Mustafa Kamal dalam konpers di restoran Batik Kuring Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).
Alasannya, dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dirilis KPU sebelumnya masih ditemukan sejumlah kesalahan. PKS, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat menyatakan menemukan setidaknya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS.
"Dari 137 jutaan pemilih dalam DPS terdapat 25 jutaan pemilih ganda. Di beberapa dapil ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS," jelas Mustafa.
Karena itu, dia berharap KPU tak terburu-buru menetapkan DPT. KPU menginformasikan akan menggelar pleno terbuka DPT pada 4-6 September 2018.
Mustafa meminta KPU terlebih dahulu menyerahkan rilis DPT final ke parpol koalisi untuk ditelusuri lebih lanjut.
"Kami dengan ini meminta sebelum ditetapkan oleh KPU diserahkan dulu semua data DPS yang sudah di-update," sebutnya.
"Bisa dibayangkan, dari 137 juta itu ada yang tergandakan 25 juta. Apalagi kalau ada kenaikan, ada apa lagi. Nah itu kita akan cermati bersama-sama," imbuh Mustafa.
Dalam konpers malam ini juga hadir Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan. Sebelumnya, keempat sekjen menggelar pertemuan tertutup di apartemen The Capital Residence, SCBD, Jaksel.
Bakal cawapres Sandiaga Uno disebutkan hadir dalam rapat itu. Namun Sandiaga meninggalkan lokasi terlebih dahulu.*