PEKANBARU - Penguasaan aset negara yang dituduhkan kepada Mantan Kemenpora Roy Suryo senilai Rp9 Miliar masih santer, nyatanya hal yang sama juga terjadi di Kota Pekanbaru. Dikabarkan, ada puluhan kendaraan dinas yang dikuasai perorangan baik mantan pejabat hingga perorangan yang non ASN. Hal tersebut diakui Plt Kepala BPKAD Pekanbaru, Syoffaizal melalui Kepala Bidang Aset, Defino Efka, Kamis (13/9/2018).
Sebagaimana dijelaskan, tidak ada masalah pemanfaatan kendaraan dinas tersebut. Hanya saja ada prosedur yang harus dilalui oleh peminjam. Mulai dari permohonan peminjaman melalui Walikota Pekanbaru hingga tingkat kebutuhan pemanfaatan kendaraan. Misrisnya, sebagian besar kendaraan yang dikuasai tersebut tidak 'diketahui' Walikota Pekanbaru.
"Selain surat permohonan, syarat lainnya harus memenuhi unsur persetujuan, surat perjanjian peminjaman dan berita serah terima acara peminjaman. Yang terjadi sekarang itu peminjaman dilakukan secara illegal. Tapi ini juga sudah berlangsung lama," terang Defino Efka.
Meski tidak disebutkan secara gamblang, namun Defina mengisyaratkan sudah mengetahui siapa saja yang menguasai kendaraan tersebut secara illegal. Selain mantan anggota DPRD dan pejabat Pemko Pekanbaru, dari catatan banyak juga oknum perorangan dan organisasi yang menguasai mobil dinas ini.
"Seharusnya mereka mengembalikan barang tersebut, karena memang bukan hak mereka. Tapi nyatanya, barang tersebut dikuasai secara illegal dan tanpa rasa bersalah," tegasnya.
Melalui surat, Walikota Pekanbaru DR H Firdus MT sudah menginstruksikan agar menarik seluruh aset yang dikuasai secara illegal tersebut.
"Sudah diintsruksikan (penarikan kendaraan - red) dengan surat nomor 028/BKBP-Umum/2018/235. Sekarang kami sedang berkoordinasai dengan Satpol PP Pekanbaru guna melacak dan menarik kendaraan tersebut. Setelah semua terkumpul, baru akan didistribusikan ke pejabat yang belum mendapatkan kendaraan operasionalnya. Saran saya, lebih baik mereka mengembalikan dulu," harapnya.*