SEMARANG - Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut gerakan 212 yang berganti Persaudaraan Alumni (PA) 212 adalah gerakan politik. Menurutnya, gerakan itu keluar dari tujuan utama untuk penegakkan hukum terkait kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki T Purnama alias Ahok.
"Fatwa gerakan 212 saya yang buat gerakan penegakan hukum atas Ahok. Hukum sudah diberlakukan ya selesai," kata Ma'ruf Amin di Semarang, Kemarin.
Dia menyebut munculnya gerakan pada masa pemilihan Presiden 2019 bukan soal memenangkan Capres dan Cawapres saja. Namun sudah dalam momen pertarungan antar ideologi.
" NU tetap pada khitahnya, solid, satu suara mendukung pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden," jelasnya.
Apabila gerakan-gerakan itulah yang kemudian dijadikan kendaraan politik kelompok-kelompok tertentu, kata Ma'ruf, membuat manuver dengan segala gerakan politisasinya.
"Kalau sekarang dihidupkan lagi (212) untuk silaturahim tidak masalah. Asal jangan tujuan yang lain," ujarnya.
Meski sekarang muncul gerakan 212 yang berganti Persaudaraan Alumni (PA) 212 adalah gerakan politik seperti gerakan baru 414 serta gerakan melabelkan 212 yang memakai nama GNPF tujuannya sudah berbeda. Gerakan tersebut melainkan bukan sebagai fungsi utama saat pertama dibuat.
"Muncul nama PA (Persatuan Alumni) 212. Kemudian GNPF-MUI diganti, dibuat GNPF Ulama. Ini sudah tidak ada kaitannya dengan istilah penegakan hukum tapi gerakan politik," katanya.*