JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi akan memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di dua kabupaten yakni Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara.
Presiden bahkan menegaskan bahwa pemindahan ibu kota telah melalui proses kajian yang matang. Menyikapi hal tersebut, Amin (53), penjual minuman ringan di Jakarta Selatan menilai pemindahan ibu kota sebaiknya ditunda. Bagi Amin pribadi, diakui dirinya khawatir ketika ibu kota negara telah pindah akan turut mempengaruhi bisnis kecil yang ia rintis di Jakarta.
"Mending (ibu kota) di Jakarta saja, kan sudah dari dahulu disini. Nanti repot, takutnya nanti setelah pindah (Jakarta) jadi sepi, bagaimana bisnis kecil kayak saya makin susah," katanya di kawasan Jakarta Selatan, Kemarin.
Sementara itu, Alif (20) mahasiswa hukum di salah satu universitas di Jakarta mempertanyakan urgensi dari pemindahan ibu kota dari Jakarta.
"Kalau alasannya enggak urgent banget, nanti ruginya banyak. Aspek sebuah ibu kota itu banyak ada di Jakarta," jelasnya.
Alif menilai Pemerintah Pusat menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta terlebih dahulu. "(Pemerintah) kan harusnya menyelesaikan masalah di Jakarta dulu, kesannya kayak lepas tanggung jawab," katanya.
Sementara Felicia (22) yang bekerja di kawasan Grogol, Jakarta Barat, menilai pemindahan ibu kota tidak akan berdampak langsung pada keadaan di kota tersebut. Ia menilai pemindahan ibu kota justru akan banyak membantu pembangunan dan pengembangan di luar wilayah Pulau Jawa.
"Menurut saya sih apakah dengan memindahkan ibu kota ini akan membantu menyelesaikan masalah di Jakarta seperti polusi, kemacetan, dan lainnya," katanya.
Di satu sisi, Fadhil (22) melihat pemindahan ibu kota ini penting dilakukan untuk mengantisipasi bencana besar terjadi di pusat pemerintahan yang saat ini adalah Jakarta.
"Pusat administrasi kita sekarang ada di Jakarta, akan bahaya kalau Jakarta tumbang karena bencana," kata dia.
Selain itu, Fadhil juga menekankan agar pemerintah dalam lima tahun mendatang sudah mempersiapkan kebutuhan administratif dan akomodasi di ibu kota yang baru.
"Minimal di sana sudah ada pondasinya lah, bangunan-bangunan vital seperti istana kepresidenan atau gedung-gedung administratif lainnya," kata Fadhil.
Terkait dengan pemindahan ibu kota ini, pemerintah mengasumsikan kebutuhan lahan untuk kawasan induk mencapai 40 ribu hektare. Kawasan induk itu merupakan titik berdirinya pusat pemerintahan, seperti Istana Negara, kantor kementerian/lembaga, dan lainnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sepakat dengan keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Djarot berharap dengan pemindahan ibu kota itu akan bisa memperluas pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara merata.
"Supaya pusat pertumbuhan, pusat ekonomi ya itu tidak terfokus di Jakarta. Jakarta ini kan pusat segalanya semuanya ada di sini campur aduk," kata Djarot di DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8).
Menurutnya pemindahan Ibu Kota akan membuat pembangunan semakin merata. Sementara Jakarta juga akan tetap berkembang menjadi pusat pertumbuhan tanpa harus menjadi Ibu Kota.
"Pusat ekonomi iya di sini. Pusat bisnis juga, pemerintahan tetap ada," ujar dia.
Menurut Politikus PDIP tersebut, perpindahan ibu kota negara ke Kaltim tidak akan mengubah Jakarta secara masif. Perubahan, kata dia, hanya akan ada secara administratif dan sektor politik.
"Yang berubah cuma pusat pemerintahannya. Dan saya setuju kalau pusat pemerintahan yang baru itu adalah daerah otonomi khusus. Sehingga di situ tidak perlu adalah pilkada jadi lebih aman," jelas dia.
"Jadi daerah khusus betul tidak ada pilkada, tidak ada DPRD (kota) pastinya ya," sambung Djarot.*