JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terancam bangkrut. Pasalnya, organisasi yang terdiri dari 193 negara ini mengalami defisit anggaran hingga 230 juta dolar AS atau setara dengan Rp 3,2 triliun (kurs: Rp 14.171/dolar AS).
"Negara-negara anggota hanya membayar 70 persen dari total yang diperlukan untuk operasi anggaran rutin kami pada 2019. Ini berarti kami kekurangan uang tunai sebesar 230 juta dolar AS," ujar Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.
Seperti diberitakan Channel News Asia, Guterres mengaku PBB mungkin akan kehabisan uang pada akhir Oktober ini, karena harus menghadapi risiko menipisnya cadangan likuiditas.
Guterres pun menulis surat untuk 37.000 karyawan di Sekretariat PBB, New York, Amerika Serikat. Guterres menyampaikan, ada langkah-langkah kesenjangan tambahan yang harus diambil untuk memastikan gaji dan hak tetap dibayarkan.
Untuk mengurangi pengeluaran, Guterres menyebutkan akan menunda konferensi dan pertemuan serta mengurangi pelayanan. PBB juga akan membatasi perjalanan resmi hanya untuk kegiatan penting dan mengambil langkah-langkah untuk menghemat energi.
Pada awal tahun ini Guterres telah meminta negara-negara anggota untuk meningkatkan kontribusinya. Tetapi menurut seorang pejabat yang tidak diketahui namanya, para negara anggota menolak untuk berkontribusi.
Diketahui, tidak termasuk operasi pemeliharaan perdamaian, anggaran operasi PBB untuk 2018-2019 mendekati 5,4 miliar dolar AS atau Rp 76 triliun. Dari total anggaran tersebut, Amerika Serikat berkontribusi sebesar 22 persen.
Data dari Statista menunjukkan, hingga 20 Agustus lalu PBB baru menerima 64,5 persen dari total anggaran yang dibutuhkan. Artinya, PBB hanya menerima 1,8 miliar dolar AS atau Rp 25,5 triliun dari total 2,8 miliar dolar AS atau Rp 39,6 triliun.
Adapun anggota yang tidak membayar iuran didominasi oleh negara-negara berkonflik, seperti di Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin.*