JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono mengatakan pihaknya hanya mau bergabung dalam koalisi pemerintahan dan membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika diberikan posisi menteri yang membidangi urusan pertanian, pangan, dan energi. Jika tidak, Gerindra memilih untuk menjadi oposisi.
Syarat tersebut berkenaan dengan Strategi Dorongan Besar yang diajukan kepada Jokowi. Jika syarat diterima tapi menteri urusan pangan dan energi tak diberikan, Gerindra tak mau bergabung dalam koalisi pemerintah.
Konsep Strategi Dorongan Besar sendiri berisi tentang misi swasembada pangan, air dan energi. Misi-misi yang ditempuh untuk merealisasikannya sudah dibuat oleh Gerindra.
"Jika konsep ini (Strategi Dorongan Besar) bisa diterima dan posisi kabinet yang berhubungan dengan pelaksanaan ini diserahkan, ya Gerindra oke (bergabung dalam koalisi pemerintah)," tutur Sugiono.
Sugiono tak menyampaikan secara gamblang apakah pos menteri yang dimaksud adalah menteri pertanian dan ESDM atau bukan. Namun, merujuk dari sumber CNNIndonesia.com yang merupakan mantan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, Gerindra menginginkan jabatan menteri pertanian dan ESDM.
Sugiono menegaskan bahwa konsep tersebut adalah racikan Gerindra. Karenanya, pelaksana Strategi Dorongan Besar, yakni menteri urusan pertanian, pangan dan energi, harus diberikan pada Gerindra.
"Kalau tidak diterima ya enggak apa-apa, tapi kami memilih lebih baik di luar pemerintahan," tuturnya.
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa Gerindra memang masih belum dipastikan bergabung dalam koalisi pemerintah. Meski Prabowo telah bertemu dengan Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai pilpres serta pelantikan juga sudah semakin dekat, lobi masih dilakukan.
"Masih lobi tingkat tinggi," ucapnya.
Sumber CNNIndonesia.com di pemerintah mengatakan bahwa permintaan Gerindra untuk bergabung dalam koalisi cenderung muluk. Tergolong sulit dikabulkan.
Bahkan, dia menyebut Gerindra juga pernah meminta syarat yang juga sulit dikabulkan pada 2014 silam. Kala itu, Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung Gerindra kalah atas Jokowi-Jusuf Kalla.
"Sejak 2014, posisi yang diminta terlalu banyak jadi agak sulit bisa diterima, sehingga susah bagi Gerindra untuk bisa masuk kabinet," tuturnya beberapa waktu lalu.
Gerindra mengajukan konsep Strategi Dorongan Besar tentang swasembada pangan, air dan energi. Konsep tersebut sebenarnya bukan barang baru.
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pernah memaparkan saat berkampanye sebagai calon presiden di Pilpres 2019 lalu. Gagal menjadi presiden, dia mengajukan konsepnya kepada Jokowi.
"Jawaban Pak Prabowo adalah bahwa Gerindra punya konsep. Punya program yang kami sebut ' Strategi dorongan besar' untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia," tutur Sugiono.
"Untuk itu ada beberapa pos yang harus dipegang untuk menjamin pelaksanaan program tersebut," lanjutnya.*