JAKARTA - Kementerian Agama terus memantau situasi Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji 1441 H/2020 M. Dua skenario disiapkan untuk pelaksanaan haji, tetap diselenggarakan atau batal.
"Kemenag terus mengikuti dan memantau perkembangan kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji, termasuk perkembangan pembatasan ibadah yang dilakukan Saudi di dua kota suci, Makkah dan Madinah. Kita juga menyiapkan mitigasi kalau pelaksanaan ibadah haji dibatalkan Pemerintah Arab Saudi," kata Menteri Agama Fachrul Razi, Jumat (27/3/2020).
Hingga saat ini persiapan layanan haji di Arab Saudi terus berjalan. Layanan ini terkait pengadaan layanan akomodasi, transportasi darat, dan katering. Namun, sesuai surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, pembayaran uang muka layanan dan penerbangan belum dilakukan.
Selain itu, pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) masih berjalan. Hingga hari ini, sudah ada 83.337 jemaah yang melakukan pelunasan. Untuk tahap awal, pelunasan Bipih akan berlangsung hingga 30 April 2020.
"Jika ternyata haji tahun ini dibatalkan, dana yang disetorkan saat pelunasan, dapat dikembalikan lagi ke jemaah," ujar Fachrul.
Masih terkait persiapan haji, Kemenag sementara menunda bimbingan manasik haji yang melibatkan banyak orang. Hal ini untuk menekan risiko penyebaran wabah COVID-19 di antara jamaah. Sebagai gantinya, Kemenag mempersiapkan skenario lain pelaksanaan manasik.
Skenario mamasik haji 2020 adalah distribusi buku manasik ke jamaah agar bisa dijadikan bahan bacaan, memanfaatkan media televisi dan radio untuk proses pembelajaran, menggunakan sarana pembelajaran daring, atau edukasi dan sosialisasi melalui media sosial.
"Skema ini sedang difinalkan. Semoga bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini. Skema pembekalan petugas haji yang melibatkan kerumunan juga ditiadakan, diganti dengan pembekalan daring," kata Menag.
Kepada para jemaah, Menag menghimbau tetap mengikuti setiap tahapan haji 2020. Selain itu, jemaah juga tetap sabar dan memantau perkembangan di Saudi. Menag menjamin keputusan yang diambil atas dasar kebaikan bagi semua orang.
"Apapun keputusan Kerajaan Saudi dan Pemerintah Indonesia, itu pasti dilakukan bagi kemaslahatan orang banyak, khususnya para calon jemaah haji," ujar Menag.
Kemenag ikut andil dalam penanganan wabah virus corona di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan
menawarkan penggunaan asrama haji, sebagai tempat isolasi orang atau pasien dalam pengawasan COVID-19. Prosesnya melalui koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Pemda, dan pihak terkait.
"Aksi ini dimulai dari peminjaman Gedung Utama Asrama Haji Pondok Gede yang mulai awal minggu ini sudah digunakan RS Haji sebagai ruang perawatan pasien dengan status PDP COVID-19," kata Menag.
Kemenag juga telah membentuk Tim Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 dan mengalokasikan anggaran Rp 311 miliar. Anggaran tersebut masih ditambah dana peduli ASN Kemenag yang pengumpulannya terus berjalan.*