PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menghimbau pemerintah kabupaten/kota di Riau segera mencairkan dana bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Hal itu akan membantu ekonomi masyarakat, bahkan daerah dan nasional, karena uang yang ada berputar di tengah khalayak.
“Makin cepat makin baik kalau bantuan itu diberikan kepada masyarakat. Apalagi Pemprov Riau sejak bulan Juni sudah menyalurkannya ke rekening kota maupun kabupaten," Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (Ketum DPH) LAMR, Datuk Seri Syahril Abubakar.
Menurutnya, data yang ada di LAMR menunjukkan bahwa BLT dari provinsi Riau yang sudah disalurkan kepada 12 kabupaten dan kota senilai Rp 163miliar. Tapi sampai dua hari lalu, pemerintah kota dan kabupaten yang menyalurkannya kepada masyarakat baru sekitar Rp 35 miliar atau sekitar 21 persen. Jadi, masih banyak uang yang tertahan di kas kabupaten/ kota.
Datuk Seri Syahril mengatakan, pihaknya tidak tahu apa penyebab lambannya penyaluran BLT itu. Tapi yang pasti, waktu tiga bulan sejak BLT itu diluncurkan pemerintah provinsi, rasanya cukup banyak banyak waktu untuk menyalurkannya ke tengah masyarakat.
Masyarakat yang menerima BLT itu bisa belanja, sehingga mempengaruhi jual beli. Keadaan ini tentu akan ikut memutar roda perekonomian, seberapa pun nilainya, sehingga menggerakan sektor lain. Misalnya, seseorang yang memperoleh BLT akan membeli sayur yang mempengaruhi pedagang, kemudian berpengaruh terhadap petani.
Datuk Seri Syahril mengatakan, akibat lambannya penyaluran BLT itu, berbagai rumor berkembang di tengah masyarakat. Malahan yang ada mengaitkannya dengan pemilihan kepala daerah.
“LAMR akan coba mencari tahu secara lebih pasti penyebab lambannya pencairan BLT ini lebih lanjut,” katanya.*