JAKARTA - Keputusan penyelenggara negara harus loyal terhadap pemerintahan yang sah, tidak memiliki ideologi lain selain Pancasila, disipilin, jujur, tepat waktu dan tidak korupsi, sudah final dan tidak boleh berubah.
Hal itu kembali ditegaskan pada seminar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di Jakarta, Kamis (26/11/2020) dengan tema 'Pancasila dalam Tindakan sebagai Implentasi Nilai-nilai Luhur Perjuangan para Pahlawan'.
Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendiri bangsa, seperti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pantang menyerah, jujur dan adil, percaya kepada kemauan diri sendiri, serta kerja keras untuk membangun Indonesia yang sejahtera, sebagaimana cita-cita para pahlawan.
Nilai-nilai Pancasila telah terukir dalam hati pada setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.
“Salah satunya dengan mengingat jasa para pahlawan meraih kemerdekaan melalui perjuangan yang heroik, dengan waktu yang sangat panjang dan hasil yang besar,” kata Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPP), Yudian Wahyudi.
Yudian menyampaikan, selama ini peran BPIP membantu presiden untuk mengawal implentasi kebijakan publik dan sinkronisasi dengan aturan di bawahnya. Untuk itu, Kebijakan negara harus konsisten menjaga keragaman dan kemajemukan di Indonesia. Tidak ada keistimewaan atau diskriminasi terhadap salah satu tokoh tertentu, ini untuk menjaga moral bangsa.
Ulama dan Cendekiawan Indonesia, Buya Safii Maarif, yang ikut secara virtual dalam seminar nasional tersebut mengatakan konsistensi nilai Pancasila harus aplikatif ke dalam kebijakan publik. Ini membutuhkan keteladanan dari penyelenggara negara untuk secara konsisten menegakkan nilai-nilai Pancasila.
“Misalnya penyelenggara negara harus loyal terhadap pemerintahan yang sah, tidak memiliki ideologi lain, disipilin, jujur, tepat waktu dan tidak korupsi," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, mantan wakil presiden RI ke 6, Try Sutrisno, mengatakan, semua pihak harus meneladani jiwa pahlawan yang rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.
“Ingat, kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan yang diraih oleh pendahulu kita bukan atas pemberian bangsa lain seperti halnya pada negara Commonwealth atau Persemakmuran Inggris Raya,” katanya.
Menurut Try Sutrisno, pelajaran Pancasila wajib menjadi kurikulum inti mulai dari TK sampai SMA sehingga penghayatan dan pengamalannya menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara.
"Setiap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila harus disikapi serius. Hal ini untuk mencegah runtuhnya nilai-nilai luhur bangsa seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, Keadilan Sosial dan yang paling penting adalah Gotong Royong," ujarnya.
Untuk itu BPIP membentuk jejaring Pancamandala di Jawa Tengah yang bertujuan menguatkan sinergitas antar lembaga dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila. Deklarasi Pancamandala ini melibatkan unusr pemerintah, badan usaha, organisasi masyarakat, media, dan akademisi atau disebut pentahelix.