PEKANBARU - Banyaknya anak di Riau yang belum memiliki akta kelahiran menjadi sorotan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Berdasarkan data KPAI, ada sekitar 400 ribu anak atau 33 persen dari jumlah keseluruhan anak di Riau.
Komisioner Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, mengatakan saat ini ada 77 persen anak yang memiliki akta kelahiran. Targetnya tahun ini bisa mencapai 85 persen.
Lebih lanjut dikatakannya, KPAI memiliki fungsi pengawasan pemenuhan akta kelahiran anak. Akta kelahiran dinilai penting dimiliki setiap anak, dan tercatat di data kependudukan.
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, lanjut dia, pemerintah pusat menargetkan untuk menerbitkan 80 persen akta kelahiran anak di Indonesia. Target di Riau masih rendah dibanding target nasional.
"Dalam RPJMN, target nasional itu 80 persen anak memiliki akta kelahiran. Sedangkan di Riau, masih 77 persen. Ada sekitar 400 ribu anak yang belum memiliki akta kelahiran ini," katanya, kemarin di Pekanbaru.
Karena itu, PKAI mendorong pemerintah daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Riau untuk pro aktif melakukan sosialisasi guna memenuhi target secara nasional. Meski target sesuai dengan RPJMN belum tercapai, namun Jasra optimis target nasional semua anak memiliki akta kelahiran tercapai pada tahun 2019.
"Tahun 2019 masih ada. Masih ada satu tahun lagi dalam merealisasikannya. Kita harapkan ini supaya tercapai. Makanya kita dorong daerah untuk mencapai target," jelasnya.
Di Riau sendiri, sebut Jasra, terdapat dua kabupaten yang capaiannya rendah atau masih di bawah 60 persen. Dua daerah itu Indragiri Hulu dan Bengkalis.
"Itu disebabkan beberapa faktor, karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Disdukcapil setempat, soal birokrasi dan entri data," katanya.*