PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru terus membenahi aset yang dimilikinya. Setelah aset bergerak, saat ini Pemko melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mendata aset tidak bergerak, salah satunya adalah tanah. Dalam hal ini, Walikota Pekanbaru DR H Firdaus MT menginstuksikan agar aset tanah dalam Hak Penguna Lahan (HPL) bisa direvisi nilai sewanya.
"Sewa HPL milik Pemko Pekanbaru itu masih penilaian lama. Padahal kondisinya berbeda saat ini. Makanya saya minta ada penilaian yang baru sesuai dengan sistem dan kondisi kekinian," terang Walikota Pekanbaru, DR H Firdaus MT kemarin usai memimpin rapat di Kediaman Dinasnya.
Disebut Plt Kepala BPKAD Kota Pekanbaru H Syoffaizal Msi melalui Kabid Aset Defino Efka SH MSi, pada ekspos kajian itu yang dilakukan dihadapan Wako membahas tentang pengelolaan lahan tanah atau sewa HPL milik Pemko Pekanbaru. Beberapa lahan milik Pemko Pekanbaru akan segera dinilai ulang. Seperti di kawasan Pasar Sukaramai (eks Ramayana-red) sebagai penghubung atau episentrum, sehingga penataan dan pembangunan kota kedepan semakin baik dan tertata.
"Makanya kita akan menyiapkan dan menyusun draftnya. Bahkan, kita akan buatkan perwakonya dan disetujui pak Walikota. Jika tak ada halangan, Februari 2019 Perwako tentang HPL sudah bisa diterapkan," terangnya.
Dari data yang diungkapkan, jumlah penyewa HPL itu ada ratusan orang yang terdiri dari di beberapa ruas jalan. Diantaranya di Jalan Sudirman, Cokroaminoto, Teratai , Ahmad yani dan lainnya. Ikut hadir dalam rapat tersebut Asisten III Setdako Pekanbaru, Baharuddn, Kepala Bappeda Ahmad, Inspektorat Syamsuwir SH, plt Kepala BPKAD H Syoffaizal MSi dan pejabat lainnya.*